Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi

Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu kota yang diincar Soekarno. Pada 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut sebagai “sister city” Jakarta.

Beberapa kontraktor dari Rusia bahkan sudah datang ke Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju Kotawaringin.

Baca juga: Ini 6 Hal Penting yang Diatur UU IKN

Namun demikian, Soekarno sejatinya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota. Peran Palangkaraya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta.

Gagasan tinggalah gagasan. Sebagaimana yang disampaikan Jokowi, niat Soekarno itu tak terwujud karena adanya pergolakan politik.

Hingga akhirnya presiden pertama RI itu turun tahta dan digantikan Soeharto.

Mimpi Soeharto

Gagasan memindahkan ibu kota negara rupanya juga pernah muncul di rezim Soeharto.

Disampaikan oleh Jokowi bahwa saat itu Soeharto berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, sebuah daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Berapa Dana APBN yang Akan Dipakai untuk Membangun IKN? Ini Hitung-hitungan Jokowi

Pada 15 Januari 1997 Soeharto bahkan sempat menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997.

Keppres tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri itu disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota.

Namun, tak lama setelah Keppres tersebut terbit, terjadi pergolakan besar-besaran. Peristiwa ini memaksa Soeharto meninggalkan kursi RI-1 pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Upaya Jokowi

Kini, gagasan pemindahan ibu kota negara kembali diusung Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, kajian soal pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak lama. Namun, perlu keberanian untuk mengeksekusinya.

"Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," ujarnya.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintahan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Mulai dari pemerataan ekonomi hingga populasi.

Baca juga: Jokowi Resmi Teken UU IKN, Proyek Pembangunan Kota Nusantara Tunggu Aturan Turunan

Jokowi mengungkap, saat ini, 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau.