Kompas.com - 01/03/2022, 14:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena khawatir mengganggu stabilitas ekonomi, perlu dikaji kembali secara bersama.

Terutama, menurut dia, perlu dilihat kesiapan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlebih dulu.

"KPU ini sudah siap apa belum. Kalau sudah siap kan sayang pemilunya ditunda. Sebaliknya, kalau ternyata KPU belum siap atau dipaksakan kan juga tidak bagus," kata Baidowi dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek itu kemudian menyoroti bagaimana kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Salah satunya dalam persiapan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 84 triliun. Menurut dia, anggaran itu justru cukup besar, bahkan empat kali lipat dari Pemilu 2019.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

Sehingga, Awiek menilai apabila anggaran tersebut digunakan untuk Pemilu 2024, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi yang tengah sulit saat ini akibat pandemi.

Untuk itu, dia menilai wajar ada usulan agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.

"Cukup besar sekali dan kalau dikaitkan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin maupun Pak Zulkifli Hasan dan juga dulu pernah disampaikan Pak Bahli, kaitannya dengan kondisi ekonomi tentu anggaran Rp 84 triliun itu bukan jumlah yang sedikit gitu," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, sebaliknya, apabila anggaran tersebut dapat diturunkan, maka tentu bisa diterima karena tidak memberatkan perekonomian nasional.

"Sehingga pemilunya lanjut. Tapi, kalau kemudian dianggap memberatkan tentu akan ada perspektif yang berbeda di antaranya meminta pemilunya ditunda, karena alasan pandemi Covid, ekonomi belum pulih dan semacamnya," tambah Awiek.

Baca juga: Soal Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin: Terserah Saja, Namanya Juga Usul...

Di sisi lain, Awiek mengungkapkan bahwa tantangan berat penundaan pemilu yakni wacana tersebut bertabrakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebab, dalam UUD 1945 jelas diatur bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali.

Kendati demikian, Awiek mengatakan wacana tersebut bisa saja terealisasikan jika berkaca pada tuntutan politik.

"Yang sebelumnya inkonstitusional ataupun tidak inkonstitusional akan menjadi konstitusional, akan menjadi sah ketika terjadi amendemen konstitusi," imbuh Awiek.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Nasional
Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Nasional
Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Nasional
Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Nasional
Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Nasional
MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Nasional
Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.