Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penundaan Pemilu, PPP Soroti Anggaran Besar KPU Rp 84 Triliun

Kompas.com - 01/03/2022, 14:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena khawatir mengganggu stabilitas ekonomi, perlu dikaji kembali secara bersama.

Terutama, menurut dia, perlu dilihat kesiapan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlebih dulu.

"KPU ini sudah siap apa belum. Kalau sudah siap kan sayang pemilunya ditunda. Sebaliknya, kalau ternyata KPU belum siap atau dipaksakan kan juga tidak bagus," kata Baidowi dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek itu kemudian menyoroti bagaimana kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Salah satunya dalam persiapan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 84 triliun. Menurut dia, anggaran itu justru cukup besar, bahkan empat kali lipat dari Pemilu 2019.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

Sehingga, Awiek menilai apabila anggaran tersebut digunakan untuk Pemilu 2024, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi yang tengah sulit saat ini akibat pandemi.

Untuk itu, dia menilai wajar ada usulan agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.

"Cukup besar sekali dan kalau dikaitkan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin maupun Pak Zulkifli Hasan dan juga dulu pernah disampaikan Pak Bahli, kaitannya dengan kondisi ekonomi tentu anggaran Rp 84 triliun itu bukan jumlah yang sedikit gitu," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, sebaliknya, apabila anggaran tersebut dapat diturunkan, maka tentu bisa diterima karena tidak memberatkan perekonomian nasional.

"Sehingga pemilunya lanjut. Tapi, kalau kemudian dianggap memberatkan tentu akan ada perspektif yang berbeda di antaranya meminta pemilunya ditunda, karena alasan pandemi Covid, ekonomi belum pulih dan semacamnya," tambah Awiek.

Baca juga: Soal Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin: Terserah Saja, Namanya Juga Usul...

Di sisi lain, Awiek mengungkapkan bahwa tantangan berat penundaan pemilu yakni wacana tersebut bertabrakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebab, dalam UUD 1945 jelas diatur bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali.

Kendati demikian, Awiek mengatakan wacana tersebut bisa saja terealisasikan jika berkaca pada tuntutan politik.

"Yang sebelumnya inkonstitusional ataupun tidak inkonstitusional akan menjadi konstitusional, akan menjadi sah ketika terjadi amendemen konstitusi," imbuh Awiek.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com