Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes Ukraina Minta Indonesia Percaya Diri untuk Kecam Serangan Rusia

Kompas.com - 25/02/2022, 17:14 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin meminta Indonesia percaya diri untuk mengecam serangan Rusia ke negara itu.

Untuk diketahui, hari ini memasuki hari kedua serangan Rusia ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan operasi militer khusus ke negara tersebut, Kamis (24/2/2022),

Hamiamin pun mengatakan, pihaknya berterima kasih atas pernyataan resmi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) terkait dengan situasi terkini di Ukraina.

"Satu hal yang perlu saya sebutkan, kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dan lebih percaya diri menyatakan kecaman terhadap agresi Rusia," kata Hamianin dalam konferensi pers secara daring, Jumat (25/2/2022).

Selain itu, ia juga meminta agar Indonesia menyebut nama dari pelaku penyerangan di Ukraina.

Hamianin juga meminta dukungan nyata dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut.

"Namun Indonesia adalah negara demokrasi sehingga semua proses yang diperlukan mungkin tidak akan mudah dan tidak akan terjawab dalam waktu singkat," kata Hamianin.

Baca juga: Ukraina Diserang Rusia, Bagaimana Nasib WNI di Sana?

Pada pernyataan pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenlu RI memang tidak disebutkan Rusia sebagai negara yang melakukan serangan di Ukraina.

Pernyataan tersebut berisi lima poin terkait dengan posisi Indonesia terhadap konflik yang saat ini terjadi di Ukraina.

Poin pertama, Indonesia menegaskan agar melakukan penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

Kedua, serangan militer di Ukraina tidak bisa diterima.

"Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu RI.

Baca juga: Ukraina Minta Tambahan Senjata Anti-pesawat untuk Tangkis Rudal Rusia

Ketiga, Indonesia meminta agar situasi di Ukraina dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Keempat, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

Kelima, pemerintah, melalui Kemenlu telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI.

"Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah," tulis pernyataan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com