Dubes Ukraina Minta Indonesia Percaya Diri untuk Kecam Serangan Rusia

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin meminta Indonesia percaya diri untuk mengecam serangan Rusia ke negara itu.

Untuk diketahui, hari ini memasuki hari kedua serangan Rusia ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan operasi militer khusus ke negara tersebut, Kamis (24/2/2022),

Hamiamin pun mengatakan, pihaknya berterima kasih atas pernyataan resmi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) terkait dengan situasi terkini di Ukraina.

"Satu hal yang perlu saya sebutkan, kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dan lebih percaya diri menyatakan kecaman terhadap agresi Rusia," kata Hamianin dalam konferensi pers secara daring, Jumat (25/2/2022).

Selain itu, ia juga meminta agar Indonesia menyebut nama dari pelaku penyerangan di Ukraina.

Hamianin juga meminta dukungan nyata dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut.

"Namun Indonesia adalah negara demokrasi sehingga semua proses yang diperlukan mungkin tidak akan mudah dan tidak akan terjawab dalam waktu singkat," kata Hamianin.

Pada pernyataan pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenlu RI memang tidak disebutkan Rusia sebagai negara yang melakukan serangan di Ukraina.

Pernyataan tersebut berisi lima poin terkait dengan posisi Indonesia terhadap konflik yang saat ini terjadi di Ukraina.

Poin pertama, Indonesia menegaskan agar melakukan penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

Kedua, serangan militer di Ukraina tidak bisa diterima.

"Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu RI.

Ketiga, Indonesia meminta agar situasi di Ukraina dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Keempat, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

Kelima, pemerintah, melalui Kemenlu telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI.

"Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah," tulis pernyataan tersebut.