Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Presiden Segera Tunjuk Kepala Badan Otorita IKN Nusantara

Kompas.com - 23/02/2022, 20:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan nama kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah diteken Jokowi.

Pengumuman itu perlu disegerakan guna mempercepat proses pembangunan di IKN Nusantara.

"Setidaknya, dilakukan pemerintah terutama nanti penanggung jawab utamanya adalah kepala otorita dan wakil kepala otorita. Menurut Undang-Undang (UU) sebentar lagi. Dua bulan sesudah terbentuk," kata Doli dalam acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Bappenas: Bukit Soeharto Masuk Kawasan IKN Nusantara dan Akan Dihijaukan Lagi

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, setelah nama-nama pimpinan diumumkan, diharapkan juga struktur Badan Otorita IKN selesai terbentuk.

Menurut Doli, hal-hal itu dapat menunjukkan adanya keseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan IKN.

"Ini untuk bisa menunjukkan bahwa sudah ada sesuatu percepatan," ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR itu menjelaskan, tugas dari kepala dan wakil kepala Badan Otorita IKN Nusantara adalah melakukan percepatan pembangunan di IKN.

Dia berharap, dalam dua tahun ke depan ada langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan IKN Nusantara.

"Kita tinggal berharap, sebetulnya ada langkah-langkah percepatan dalam dua tahun ini," tutur Doli.

Doli berharap pemindahan IKN dapat memberikan manfaat bagi daerah sekitar Kalimantan. Tidak hanya Kalimantan Timur, tetapi juga seluruh pulau Kalimantan hingga daerah pulau sekitarnya.

Menurut dia, hal ini penting karena warga sekitar diklaim begitu antusias dan mendukung penuh pemindahan IKN.

"Antusias masyarakat terutama di Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Timur, tapi juga Pulau Kalimantan. Bahkan masyarakat dekat Pulau Kalimantan, misalnya Sulawesi, mereka saya kira punya antusiasme tinggi dan kemudian memberikan dukungan penuh. Nah, mereka berharap mereka itu dilibatkan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com