Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

Kompas.com - 23/02/2022, 14:15 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas Januari 2022 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presifen Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hasil survei kepuasan publik di bidang politik dan keamanan Januari 2022 mencapai 77,6 persen.

Angka itu meningkat hampir 7 persen dibanding hasil survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2021 yang berada di angka 70,8 persen.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut.

“Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Airlangga dan Muhaimin Iskandar Tak Masuk Capres Pilihan

Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya.

Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional.

“Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia.

Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman dengan segala kekurangannya meski di tengah pandemi Covid-19, tapi bisa kita rayakan dengan khidmat,” jelasnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo, Ganjar, Anies Berebut Suara Milenial

Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya.

Diketahui survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 17-30 Januari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Responden dipilih dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com