32.370 Tanda Tangan dan Respons Pemerintah Soal Petisi Penolakan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Petisi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara masih terus berjalan. Pemerintah sendiri menyatakan siap mempertimbagkan petisi soal ibu kota baru yang digagas oleh 45 tokoh itu.

Petisi bertajuk "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" diprakarsai oleh Narasi Institute sejak pekan lalu.

Dilihat Kompas.com pada Selasa (15/2/2022) pukul 22.12 WIB, sudah ada 32.370 orang yang menandatangani petisi tersebut. Kini target yang ingin dicapai oleh penggalang petisi adalah sebanyak 35.000 tanda tangan.

Baca juga: Ketua Umum PBNU: Gagasan Ibu Kota Baru Sangat Ikonik

"Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat," demikian penjelasan para inisiator dalam petisi penolakan ibu kota baru.

Para inisiator juga beranggapan proyek IKN akan berdampak terhadap lingkungan serta perekonomian negara.

Ada 45 inisiator petisi yang berasal dari berbahai latar belakang, di antaranya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Baca juga: Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Nusantara yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Kemudian ada nama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono ikut mendukung petisi tersebut.

Selain itu, petisi turut digagas oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra hingga ekonom senior Faisal Basri.

Dari 45 inisiator tersebut, 13 di antaranya merupakan profesor yang mayoritas adalah guru besar dari berbagai universitas.