Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Calon Anggota KPU Cegah Korban Jiwa KPPS: Rekrut Mahasiswa hingga Kerja Sama dengan Kemenkes

Kompas.com - 15/02/2022, 22:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menawarkan solusi antisipasi korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024 seperti yang terjadi di Pemilu 2019.

Jika terpilih, Yulianto menginginkan ada kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk menjaring para mahasiswa untuk mau menjadi petugas KPPS.

"Kami bekerja sama dengan kampus melalui Kementerian Pendidikan itu agar nanti di saat saat tertentu, bisa mengirimkan mahasiswanya, muda-muda untuk jadi petugas KPPS," kata Yulianto, Selasa (15/2/2022) malam, dalam sesi tanya jawab fit and proper test calon anggota KPU di Komisi II DPR.

Baca juga: Antisipasi Petugas KPPS Meninggal, Calon Anggota KPU: Perlu Ada Kriteria

Menurut Yulianto, perekrutan mahasiswa sebagai petugas KPPS dapat diartikan sebagai penugasan dari kampus.

Di sisi lain, dia juga menekankan agar pihak kampus tak lupa memberikan apresiasi kepada para mahasiswa setelah terlibat dalam penyelenggara pemilu.

Dengan apresiasi itu, maka para mahasiswa diyakininya tidak menolak ketika diminta menjadi petugas KPPS.

"Penugasan dari kampus yang mungkin, akan diberikan apresiasi, berapa SKS," ujarnya.

Ketua KPU Jawa Tengah itu melanjutkan, program itu akan menjadi bagian dari upaya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik ke depannya salah satunya petugas KPPS diisi oleh orang-orang muda dan sehat untuk siap bertugas di TPS.

Baca juga: Calon Anggota KPU August Mellaz Dicecar Soal Langkah Antisipasi Jatuhnya Petugas KPPS sebagai Korban

Selain itu, Yulianto juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memeriksa kesehatan calon KPPS sebelum bertugas.

"Ke depan betul-betul kami akan bekerja sama dengan Kemenkes untuk di dalam proses syarat kesehatan tersebut. Karena syarat kesehatan tentu harus ada pemeriksaan, namun pemeriksaan ini kan mahal. Maka tampaknya harus ada MOU bersama dengan Kemenkes agar menggratiskan khusus bagi penyelenggara pemilu," kata Yulianto.

"Agar lebih kira-kira, yang punya potensi kelelahan bisa berujung fatal, agar dalam proses sebelumnya bisa terdeteksi sejak awal," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com