Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek: Sekolah-sekolah di Pelosok Semangat Sambut Tantangan Kurikulum Merdeka

Kompas.com - 14/02/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Anindito Aditomo mengeklaim, sekolah-sekolah di pelosok bersemangat menyambut tantangan penerapan Kurikulum Merdeka.

Menurutnya, penerapan kurikulum baru ini cukup menantang dan perlu waktu dalam penyesuaiannya.

"Memang cukup menantang dan perlu waktu untuk menyesuaikan, tapi sekolah-sekolah di pelosok pun bersemangat dan bisa menyambut tantangan tersebut," ujar Anindito dalam keterangannya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Dia menuturkan, secara umum guru di sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka merasa bahwa kurikulum ini mendorong mereka untuk lebih fokus pada proses dan kualitas pembelajaran.

Baca juga: Kurikulum Merdeka, Mendikbud Ristek: Alat Atasi Krisis Pembelajaran

Anindito menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengunggah informasi mengenai kajian akademik Kurikulum Merdeka di laman resmi Kemendikbud Ristek.

Dia mengajak masyarakat mencermati penjelasan dalam kajian tersebut

"Silakan baca naskah akademiknya ya, hari ini atau besok akan kami unggah di website kurikulum.kemendikbud.go.id," tambahnya.

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai nama baru dari Kurikulum Prototipe pada Jumat (11/2/2022).

Nadiem menuturkan, Kurikulum Merdeka akan mulai diluncurkan di sekolah-sekolah lain selain sekolah penggerak.

Meski demikian, dia menyebut sekolah bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap atau sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

“Satuan pendidikan bisa mengimplementasi kurikulum Merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing,” ujar dia.

Menurut Nadiem, implementasi kurikulum ini tidak akan dipaksakan atau diwajibkan. Kurikulum Merdeka bersifat opsional.

Baca juga: Siswa SMAN 14 Tangsel Sambut Baik Kurikulum Merdeka, Sebut Dulu Siswa IPA Lebih Diutamakan

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, dalam penerapannya Kurikulum Merdeka akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.

Dia mencontohkan di jenjang pendidikan SMAtidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau Bahasa.

“Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang memiliki Kurikulum Merdeka. Ya tidak ada lagi jurusan, kejuruan atau peminatan,” kata Nadiem.

Menurutnya, siswa bisa bebas memlih mata pelajaran yang diminatinya di dua tahun terakhir saat SMA.

Siswa, lanjut Nadiem, tidak lagi akan terkatagorikan dalam kelompok jurusan IPA, IPS, atau Bahasa.

“Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih,” ucapnya.

Selain itu, menurut Nadiem, guru akan diberikan kewenangan untuk menentukan alur pembelajaran melalui kurikulum baru ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com