Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BNPP
Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI)

Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan Mendesak Diterapkan

Kompas.com - 11/02/2022, 14:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan wilayah yang melimpah.

Hal itu, misalnya, dapat dilihat dari banyaknya pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Jumlah pulau yang dimiliki tersebut meliputi lebih dari 17.000 pulau, sekitar 7.000 di antaranya pulau berpenghuni.

Masing-masing pulau tersebut terdiri dari pulau utama seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua.

Sedangkan pulau kecilnya, beberapa di antaranya, yakni Pulau Bali, Karimunjawa, Gili, Lombok dan sebagainya.

Berbagai keragaman wilayah tersebut memerlukan pengelolaan wilayah perbatasan secara komprehensif dan optimal, karena perbatasan wilayah negara merupakan representasi paling utama dari sebuah negara, atau dalam kaitan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Buku Data dan Informasi Perkembangan Daerah Tertentu, Daerah Perbatasan, yang dipublikasikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Tahun 2015, dijelaskan bahwa daerah perbatasan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni perbatasan kontinen dan maritim.

Pada perbatasan kontinen, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste.

Sedangkan, secara maritim, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste, serta Papua Nugini.

Banyaknya kawasan perbatasan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Hal itu, utamanya menyangkut pemenuhan layanan sosial dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Diketahui, pemerataan layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi.

Kennedy, P. S. J. dkk. (2019) mengungkapkan, beberapa persoalan yang masih mengintai masyarakat di wilayah perbatasan, yakni terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan.

Kemudian belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, hingga rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Kennedy dkk., menemukan sejumlah hambatan tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan di Provinsi Maluku.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com