Tim Pencari Fakta Konflik Wadas dari Wakil Rakyat Purworejo dan Seruan Agar Polisi Tak Represif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding membentuk tim pencari fakta konflik warga Desa Wadas, Purworejo, dengan aparat buntut proyek Bendungan Bener.

"Saya sebagai wakil masyarakat Purworejo tentu tugas saya adalah memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat daerah di sana," kata Abdul Kadir Karding, Jumat (10/2/2022).

Wilayah Dapil Jateng VI memang salah satunya meliputi Kabupaten Purworejo. Selain itu Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Karding mengatakan, ingin mengetahui lebih jelas persoalan yang terjadi.

"Langkah yang saya lakukan pertama adalah saya sudah bentuk tim kecil untuk turun ke sana mencari dan melihat lebih dekat data dan fakta sesungguhnya yang terjadi," tuturnya.

Baca juga: Tanggapan Polda Jateng soal Dugaan Maladministrasi Pengamanan Polisi di Desa Wadas

Seperti diketahui sebanyak 64 orang warga Wadas sempat diamankan Polisi buntut penolakan penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.

Penangkapan puluhan warga tersebut menghebohkan publik. Media sosial bahkan diramaikan oleh tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, hingga #WadasTolakTambang.

Muncul pula petisi "Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas" di laman change.org. Polisi pada akhirnya melepaskan puluhan warga yang diamankan.

"Dalam kasus Wadas atau Bendungan Bener ini saya memang sengaja bersikap sangat hati-hati karena pertama ini sensitif. Kedua, ini menyangkut program strategis nasional. Ketiga, ini menyangkut kemaslahatan umat atau kebaikan orang banyak," jelas Karding.

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun mendorong agar permasalahan di Wadas diselesaikan dengan cara persuasif. Karding juga meminta agar ada pelibatan tokoh masyarakat setempat agar konflik dapat diselesaikan dengan baik.

"Dengan cara-cara yang elegan, dialog partisipatif, dan terbuka," ucapnya.

Baca juga: Berencana Temui Ganjar dan Warga Wadas, Komnas HAM: Belum Dialog, Warga Masih Marah

Lebih lanjut, Karding mendorong pihak kepolisian untuk mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur, termasuk Bendungan Bener yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Karena Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," sebut Karding.

Politikus PKB yang pernah menjadi tim pemenangan Jokowi ini memberi contoh reaksi Presiden Jokowi saat polisi bersikap berlebihan kepada masyarakat yang mengkritik Pemerintah lewat mural.

Selain itu, kata Karding, Jokowi juga pernah mengkritik polisi yang agak represif menangani demonstrasi saat orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan kerja.

"Aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan. Ini penting untuk dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat," sebutnya.

Oleh karena itu, Karding mengingatkan pihak kepolisian agar bisa menahan diri jika terdapat dinamika dengan masyarakat di lapangan.