Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna, DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar

Kompas.com - 08/02/2022, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Penyu-513 dan KRI Teluk Mandar-514 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (8/2/2022).

"Apakah terhadap laporan Komisi I DPR RI atas penjualan barang milik negara kapal eks KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513 pada Kementerian Pertahanan RI tersebut dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, dikutip dari tayangan akun YouTube DPR RI, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Dasco.

Dasco mengatakan, persetujuan rapat paripurna atas penjualan kapal tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Spesifikasi KRI Teluk Wondama-527, Kapal Perang Jenis Angkut Tank Milik TNI AL

Saat menyampaikan laporan, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono mengatakan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono untuk membahas penjualan dua KRI tersebut.

"Setelah mendengarkan penjelasan dan melakukan pendalaman pada sesi tanya-jawab, Komisi I DPR memutuskan menyetujui usulan penjualan eks KRI Teluk Mandar-514 dan kapal KRI Teluk Penyu-513 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan surat presiden RI nomor R-52/Pres/10/2021," kata Anton.

Baca juga: DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Sebelumnya, Prabowo menyatakan, KRI Teluk Penyu dan KRI Teluk Mandar diputuskan untuk dijual karena kondisi material kapal sudah tidak layak pakai karena terdapat sejumlah kerusakan, seperti perpipaan yang banyak keropos.

"Permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi, komunikasi dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi," kata Prabowo dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1/2022).

"Kondisi platform juga tidak layak digunakan," lanjutnya.

Baca juga: 2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

KRI Teluk Penyu dan KRI Teluk Mandar merupakan kapal tua pabrikan Korea Selatan yang dibeli pada 1979 dengan harga sekitar Rp 121-122 miliar.

Dua kapal tersebut sudah diistirahatkan selama empat tahun karena tidak layak pakai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com