Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuki Gelombang Ketiga Pandemi, Rapat Paripurna DPR Dihadiri Secara Fisik oleh 23 Orang

Kompas.com - 08/02/2022, 14:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Rapat yang digelar di tengah gelombang ketiga penularan Covid-19 ini hanya dihadiri secara fisik oleh 23 anggota dewan, sementara sebagian besar lainnya mengikuti rapat secara virtual.

"DPR tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam rapat paripurna mengingat Indonesia sudah masuk gelombang ketiga pandemi Covid-19," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pemimpin rapat, dikutip dari akun YouTube DPR RI.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, dafta hadir adalah fisik sebanyak 23, virtual 210, izin 87, jumlah 320 dari 575 anggota DPR RI," imbuh Dasco.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, Tamu DPR Wajib Sertakan Hasil Tes Antigen Negatif

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kuorum pun telah terpenuhi dan rapat dibuka dan terbuka untuk umum.

Berdasarkan tayangan YouTube DPR RI, rapat hanya dihadiri oleh tiga orang pimpinan DPR yakni Dasco, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel.

Kursi anggota dewan pun banyak yang kosong karena pemiliknya mengikuti rapat secara virtual.

Diketahui, DPR memang sedang melakukan pembatasan kegiatan imbas penyebaran kasus Covid-19 di lingkungan parlemen dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: 194 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19

Pada Senin (7/2/2022), Sekretariat Jenderal DPR RI mencatat ada 223 kasus Covid-19 di lingkungan DPR, yang terdiri dari anggota dewan, aparatur sipil negara, tenaga ahli, pegawai pemerintah non pegawai negeri, hingga petugas kebersihan.

Adapun agenda rapat paripurna DPR hari ini antara lain pengambilan keputusan soal penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513, pengambilan keputusan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi RUU usul DPR RI, serta perpanjangan waktu pembahasan RUU Landas Kontinen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Nasional
KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

Nasional
Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Nasional
Kritik Pers, Mahfud:  Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Kritik Pers, Mahfud: Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Nasional
AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

Nasional
Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com