Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan BOR RS, KSP: Prioritaskan untuk Pasien Covid-19 yang Benar-benar Membutuhkan

Kompas.com - 01/02/2022, 09:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, 44 persen keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) Covid-19 rumah sakit (RS) di Jakarta adalah pasien tanpa gejala dan bergejala ringan.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar pemanfaatan RS diprioritaskan ke kelompok yang lebih membutuhkan.

"Per 30 Januari 2022, data dari 89 RS di Jakarta menunjukkan 44 persen pasien yang dirawat di RS masih yang tanpa gejala dan bergejala ringan," ujar Abraham dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Persi Sebut BOR RS di Tingkat Nasional 14 Persen, DKI Jakarta Paling Tinggi

Abraham menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, rumah sakit diperuntukkan mereka yang sakit sedang, berat, komorbid, dan lansia.

Sementara itu, bagi yang tanpa gejala atau OTG dan sakit ringan, diharapkan cukup melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat jika tempat tinggal tidak memadai untuk melakukan isoman.

"Kalau mau melewati pandemi ini dengan baik, prioritaskan RS untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Jangan terlalu panik, gejala sedikit langsung ke RS," jelas Abraham.

Dia menjelaskan, sesuai laporan WHO karakteristik Omicron berbeda dari Delta.

Derajat keparahan Omicron juga lebih ringan.

Atas dasar itu, lanjut dia, pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda pula dalam menangani Omicron.

"Di tingkat hilir sosialisasi dan edukasi karantina mandiri secara masif akan dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman soal Omicron dan tidak panik berlebihan," terangnya.

Baca juga: Hendak ke Luar Kota, 4 Pejabat di Cianjur Reaktif Covid-19, Diduga Terpapar Varian Omicron

Di sisi lain, ucap Abraham, pemerintah akan melakukan kontrol ketat terutama pada daerah-daerah penyumbang kasus Omicron terbesar.

Dengan begitu, peluang terjadinya transmisi lokal bisa ditekan dan dicegah.

"Melonjaknya jumlah kasus tetap menjadi perhatian serius pemerintah, dan ini perlu kontrol ketat agar transmisi lokal tidak semakin tinggi," tambahnya.

Sementara itu, penambahan kasus harian Covid-19 di atas 10.000 kasus masih terus terjadi.

Pada Senin (31/1/2022), pemerintah melaporkan 10.185 kasus baru Covid-19 yang terhitung sejak Minggu (30/1/2022) hingga Senin.

Baca juga: BOR RS Rujukan Covid-19 di Bekasi Melonjak, Pekan Lalu 7 Persen, Kini Nyaris 22 Persen

Sehingga, per akhir Januari, total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.353.370.

Selain itu, pemerintah juga melaporkan penambahan pasien yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 3.290 orang, sehingga totalnya menjadi 4.140.454 kasus.

Kemudian, ada penambahan 17 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 144.320 jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com