BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengungkapkan, ada sejumlah ancaman teror yang diprediksi akan terus dihadapi oleh Indonesia.

Boy mengatakan, salah satu ancaman teror tersebut berkaitan dengan kepulangan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung sebagai foreign terrorist fighter (FTF) di luar negeri ke Tanah Air melalui jalur ilegal.

"FTF ini tetap menjadi masalah yang kita hadapi hari ini yaitu pertama berkaitan dengan kemungkinan ancaman kepulangan FTF dari jalur ilegal," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Jadi Calon Pangkostrad, I Nyoman Cantiasa Eks Danjen Kopassus yang Janji Hancurkan Teroris Papua

Menurut Boy, para FTF bisa memasuki Indonesia melalui jalur ilegal seperti pelabuhan-pelabuhan kecil karena tidak perlu menunjukkan identitas lengkap.

Selain itu, BNPT juga mewaspadai kemungkinan para FTF yang berstatus deportan atau returnee dari luar negeri bergabung dalam jaringan teror.

Selain soal FTF, Boy menyebutkan, fenomena teror seorang diri atau lone-wolf juga meningkat dalam beberapa waktu terakhir imbas penyebaran paham radikalisme di media sosial.

"Ini juga cukup meningkat berkaitan dengan penyebarluasan paham radikalisme di sosial media sehingga seorang diri di antara warga negara kita ini telah berapa kali menjadi pelaku terorisme," kata Boy.

Baca juga: Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Ancaman teror lainnya antara lain serangan terhadap simbol negara, pemanfaatan platform media sosial baru, serta infiltrasi jaringan teror ke institusi pemerintah.

Menurut Boy, ada dugaan bahwa kelompok teroris ingin mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang bekerja di sektor pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara.

"Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan juga kita laksanakan bersama kepada mereka-mereka yang berada di sektor pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara," ujar dia.