Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Kompas.com - 25/01/2022, 13:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan tim advance yang akan diberangkatkan ke Afghanistan, Suriah, dan Filipina. Tim tersebut akan ditugaskan untuk mendapat jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terrorist fighters (FTF) atau teoris asing di tiga negara tersebut.

"Dalam waktu dekat ini tim advance ini rencana akan berkunjung sambil menunggu situasi kaitan masalah pandemi sehingga nanti akan mendapatkan data yang semakin riil jumlah dari FTF kita yang masih hidup," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Menlu AS Sebut Pengantin ISIS sebagai Teroris Asing

Boy menjelaskan, saat ini para FTF tersebut tersebar di kamp pengungsian, kamp penahanan, atu berpindah ke wilayah-wilayah konflik lainnya seperti dari Suriah menuju Yaman.

Dia menyebutkan, tidak sedikit pula anak-anak berada di kamp pengungsian yang diharapkan dapat dijemput pemerintah.

"Jadi proses repatriasi yang sedang dibahas ini lebih berfokus pada anak-anak dan kemudian nanti dari hasil asesmen kemungkinan akan meningkat kepada wanita, sementara belum berkaitan dengan yang pria," ujar Boy.

Boy memaparkan, BNPT mencatat ada 2.127 WNI yang menjadi FTF di Irak dan Suriah, 35 WNI menjadi FTF di Filipina, dan 23 orang WNI menjadi FTF di Afghanistan.

Dari jumlah tersebut, kata Boy, Satuan Tugas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi data sebanyak 529 profil WNI yang berada di wilayah-wilayah tersebut.

Ia menambahkan, satgas juga telah menjemput 13 profil WNI yang telah dideportasi dari berbagai negara.

"Jadi sudah ada 13 di 2021 ini yang berhasil dideportasi dan kami lakukan pengawalan dan kami berikan program deradikalisasi bekerja sama dengan Kementerian Sosial," kata Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com