Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Kompas.com - 21/01/2022, 11:07 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 2.578 dokumen kependudukan bagi masyarakat Baduy di Lebak, Banten, sepanjang September sampai Desember 2021.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menyatakan, penerbitkan dokumen kependudukan itu dilakukan lewat skema layanan jemput bola Ditjen Dukcapil dengan Dinas Dukcapil Banten dan Kabupaten Lebak.

Baca juga: Dinas Dukcapil Jakarta Utara Jemput Bola Rekam Data KTP Elektronik ke Sekolah

"Selama empat bulan sejak September hingga Desember 2021, pelayanan Adminduk di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak telah diterbitkan sebanyak 2.578 dokumen kependudukan bagi masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar, terdiri dari KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA)," kata Zudan dalam keterangan pers, Jumat (21/1/2022).

Zudan menegaskan, Ditjen Dukcapil memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi.

Karena itu, Ditjen Dukcapil melaksanakan layanan jemput bola dengan mendatangi penduduk untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan di manapun berada. Zudan mengatakan, pelayanan ini sesuai dengan arahan Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Tegaskan Pindah Domisili Tak Perlu Surat Pengantar RT

"Kami juga melakukan pelayanan lanjutan selama tiga bulan di balai desa yang dekat dengan suku Baduy, yakni di Desa Ciboleger. Kami buka sampai malam karena kami tahu banyak warga baduy yang di siang hari sibuk bekerja di ladang," ujarnya.

Menurut Zudan, administrasi kependudukan merupakan dasar bagi semua pelayanan publik.

Sebab, masyarakat bisa mengakses layanan publik seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan dengan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com