Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah semakin serius menggarap proyek pemindahan ibu kota negara baru "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Desain telah dirampungkan. Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga telah disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna DPR, Selasa (18/1/2022).

Salah satu yang disorot dalam proyek ini yakni biaya dan mekanisme pendanaannya.

Baca juga: Nusantara Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Nusantara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Presiden Joko Widodo pernah mengungkap bahwa pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga Rp 501 triliun.

“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp 501 triliun)," kata Jokowi saat menghadiri Indonesia–PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (4/11/2021).

Mengutip informasi terbaru dari laman resmi IKN, ikn.go.id, skema pembiayaan pembangunan IKN hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sebesar 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta.

Baca juga: Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Besaran itu berubah dari informasi yang semula dimuat laman resmi IKN. Awalnya disebutkan bahwa pembiayaan IKN 54,2 persen dilakukan melalui sistem KPBU.

Lalu, 26,4 persen dari investasi swasta dan BUMN/D. Selebihnya, dana didapat dari APBN.

Tak sesuai janji Jokowi

Porsi pembiayaan IKN yang lebih banyak menggunakan APBN ini tak sejalan dengan janji yang disampaikan Presiden Jokowi ketika awal mengumumkan proyek pemindahan ibu kota.

Kala itu, Mei 2019, Jokowi menyebut bahwa pembangunan ibu kota negara tak akan membebani APBN.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Jokowi saat itu tak menjelaskan lebih jauh ihwal skema yang akan digunakan pemerintah agar tak membebani APBN.

Di hadapan para pimpinan lembaga negara, ia hanya mengatakan bahwa pemerintah serius dalam rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa ini.

Baca juga: Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju Nyapres