Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Bendungan Bintang Bano di NTB, Berdaya Tampung 76 Juta Meter Kubik Air

Kompas.com - 14/01/2022, 12:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (14/1/2022).

Bendungan ini telah dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp 1,44 triliun.

"Bendungan Bintang Banau di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini, saya nyatakan diresmikan," ujar Jokowi dalam siaran langsung peresmian yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Singgung BUMN Pariwisata, Sebut Lemah akibat Jalan Sendiri-sendiri

Jokowi berharap bendungan ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di NTB, dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku.

Khususnya di wilayah-wilayah kering di provinsi itu.

Presiden mengungkapkan, Bendungan Bintang Bano ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar yakni 76 juta meter kubik air.

"Dengan luas genangan 256 hektare. Dan mampu mengairi sawah 6.700 hektare," jelasnya.

Jokowi melanjutkan, Bintang Bano adalah satu dari enam bendungan yang dibangun di NTB.

Dua bendungan lain sebelumnya sudah diresmikan pada 2018 yaitu Bendungan Tanju dan Bendungan Mila.

Lebih lanjut Kepala Negara menuturkan, Bendungan Bintang Bano ini adalah bendungan yang ke-29, yang telah diresmikan sejak 2015.

Baca juga: Hari Kedua di NTB, Jokowi Akan Resmikan Bendungan Bintang Bano


Dia menargetkan pada akhir 2024 total ada 57 bendungan di seluruh Tanah Air yang dapat diselesaikan.

"Kenapa ini kita bangun bendungan-bendungan ini? Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air," kata Jokowi.

"Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu kenapa bendungan-bendungan ini," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com