Pusako: Presiden Bisa Terbitkan Perppu untuk Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga 2024. Ia menilai, tiga dasar presiden untuk mengeluarkan perppu terpenuhi.

Ketiga dasar itu yakni adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tapi tak memadai.
"Dari tiga alasan perppu, presiden dapat mengeluarkan perppu," ujar Feri saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).

Feri berpendapat, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 menjadi opsi paling baik.

Pada tahun 2022 ini, ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan habis. Tujuh di antaranya adalah gubernur yang salah satunya yaitu DKI Jakarta.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dinilai Jadi Opsi Paling Baik

"Menurut saya, itu opsi paling baik dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah menuju Pemilu Serentak 2024," ucapnya.

Feri mengungkapkan, salah satu alasannya, proses pembangunan dan tata kelola kebijakan daerah dapat terus berlanjut.

Kemudian, menghindari prasangka masuknya kepentingan politik pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan daerah yang dapat dimanfaatkan presiden dan partai koalisi pemerintah menuju Pemilu 2024.

"Dan tidak membebani sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga di pusat dan daerah karena pejabat eselonnya ditarik untuk pekerjaan lain," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pada Selasa (11/1/2022), mengatakan Presiden Joko Widodo bisa mengubah aturan agar ia dan Gubernur Anies Baswedan bisa menjabat sampai Pemilu Serentak 2024.

Namun, apapun pilihannya, ia berharap DKI Jakarta nantinya dipimpin oleh orang yang mengerti pembangunan Jakarta dan dapat melanjutkan apa yang sudah dibangun di masa kepemimpinan Anies.

Baca juga: PDI-P Minta Mendagri Pastikan Penjabat Kepala Daerah Bukan Partisan Parpol

"TNI-Polri bisa jadi menjadi kepala daerah yang ada (penjabat), atau kepala daerah yang ada diperpanjang (masa jabatan), itu semuanya mungkin. Semuanya di politik serba mungkin," kata Riza.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan kekosongan jabatan 101 kepala daerah itu akan diisi dengan mengangkat penjabat kepala daerah.

Para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.