Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2022, Jokowi Targetkan 150.000 Mahasiswa Magang di Perusahaan

Kompas.com - 10/01/2022, 12:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menargetkan 150.000 mahasiswa di seluruh penjuru Tanah Air menjalani program magang bersertifikasi di perusahaan-perusahaan, sebagai bagian dari program Merdeka Belajar.

"Kita bersyukur memiliki Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dalam rangka menciptakan SDM unggul dengam menyediakan magang bersertifikasi di perusahaan, tersebut ternama," kata Jokowi dalam pidato di acara HUT ke-49 PDI-P yang disiarkan secara daring, Senin (10/1/2022).

"Setahun lalu 50.000 peserta dan tahun ini kita targetkan 150.000 peserta, di mana 40 persen dari peserta magang adalah talenta-talenta digital yang ingin kita siapkan," ujarnya.

Baca juga: Disinggung Soal Jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Saya Dianggap, Barangkali Kurang Pintar

Jokowi mengungkapkan bahwa program-program semacam ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang kompetitif di pasar kerja.

Di samping itu, dalam acara yang sama, Jokowi juga memamerkan capaian pemerintah yang dianggapnya cukup baik dalam memberikan bantuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Total, menurut Presiden, pemerintah sudah menggelontorkan sedikitnya 20 triliun untuk bantuan pendidikan ini.

Baca juga: Minta Jokowi Tak Masukkan Hati Soal Sindiran Kodok, Megawati: Saya Berada di Belakangmu

"Tahun 2021, Kartu Indonesia Pintar dengan anaggaran Rp 11 triliun untuk 21 juta siswa di seluruh Tanah Air. Di (tingkat) kuliah yang anggarannya Rp 9,4 triliun juga sudah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa di seluruh Tanah Air di 2021," ucap Jokowi.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan beriringan dengan sektor kesehatan memicu kenaikan human capital index Indonesia.

"Human capital index kita mengalami kenaikan yang cukup baik, dari 0,52 di 2017 menjadi 0,54 di 2020 dan ini akan terus kita tingkatkan," tutup eks Wali Kota Solo tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com