Ini Syarat Buat Surat Keterangan Pindah bagi Warga Pindah Kota/Kabupaten dan Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, ketentuan penyertaan surat keterangan dari RT/RW hingga desa/kelurahan sudah dihapus dalam proses pindah domisili penduduk.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Zudan menyatakan, cukup menunjukkan Kartu Keluarga dan tidak perlu surat keterangan pindah (SKP) bagi warga yang hendak pindah dalam satu kabupaten/kota.

Baca juga: Kemendagri Akan Berlakukan E-KTP Digital, Bagaimana Masyarakat yang Tidak Punya Handphone?

SKP hanya diterbitkan bagi warga yang melakukan perpindahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau antarprovinsi.

Berikut ini syarat dan proses penerbitan SKP:

Hanya perlu tunjukkan KK

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyatakan, penerbitan surat keterangan pindah WNI dalam wilayah NKRI dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.

Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah dan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau e-KTP dengan alamat baru.

SKP untuk pindah kabupaten/kota atau provinsi

Secara lebih rinci, Pasal 30 Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur bahwa penduduk yang berencana melakukan perpindahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau antarprovinsi untuk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu KK.

Berikutnya, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap fomulir dan persyaratan yang telah diserahkan. Kemudian, petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.

Baca juga: Kemendagri: Evaluasi Raperda APBD DKI 2022 Final dan Tidak Boleh Diubah

Lalu, Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani SKP.

SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutkan diserahkan kepada penduduk dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.

Masa berlaku SKP

Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyatakan, SKP berlaku selama 100 hari kerja sejak diterbitkan. Jika masa berlaku SKP sudah berakhir, penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.