Kemenkumham Deklarasikan Janji Kinerja 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2022 pada Kamis (6/1/2022).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai bekerja mencapai target kinerja.

"Deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," kata Yasonna dalam acara deklarasi, Kamis pagi di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.

Deklarasi janji kinerja diucapkan perwakilan pegawai dan diikuti oleh seluruh jajaran. Baik yang hadir secara langsung di gedung Graha Pengayoman maupun secara virtual di seluruh Indonesia.

Seluruh pegawai berjanji untuk menjaga kesehatan.

Baca juga: Antisipasi Varian Omicron, Kemenkumham Perketat Jalur Masuk ke Indonesia

Sehingga dapat berkinerja dengan produktif, melaksanakan perjanjian kinerja dengan profesional dan akuntabel, serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.

Menurut Yasonna, janji kinerja dan komitmen tinggi dibutuhkan Kemenkumham karena melihat tuntutan sejumlah Program Utama dan Prioritas Nasional (PN) yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Adapun tiga PN yang diemban Kemenkumham, yakni peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

"Kita memastikan agar program-program K/L dan Prioritas Nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan," tutur dia.

Selain deklarasi janji kinerja, Kemenkumham juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Menteri Yasonna dengan para Staf Ahli Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya unit utama.

Perjanjian kinerja ini menjadi alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

Baca juga: Refleksi Capaian Kemenkumham, Yasonna: Tak Ada yang Sempurna, Akan Terus Diperbaiki

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan dilakukan antara Menkumham, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dan Ketua KPK Firli Bahuri yang juga turut hadir dalam acara.

Selain itu juga penandatanganan juga dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan pimpinan tinggi Madya, serta antara Menkumham danvKepala Kantor Wilayah.