Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna dan Satuan Kerja di Kemenkumham Terima Penghargaan Kemenpan-RB

Kompas.com - 21/12/2021, 06:10 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan itu diberikan dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto yang hadir mewakili Yasonna mengungkapkan rasa bangga serta terima kasihnya atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan itu merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Menkumham dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Baca juga: Kuliah di Politeknik Imigrasi dan Lulus Jadi CASN Kemenkumham, Minat?

“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Kemenkumham dalam menegakkan Zona Integritas,” ujar Andap melalui siaran pers, Senin (20/12/2021).

“Ke depan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga Indonesia menjadi negara maju yang bebas dan bersih dari praktik korupsi,” ucap dia.

Adapun penghargaan itu diberikan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo yang didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Penghargaan diberikan karena Yasonna dinilai sebagai salah seorang pemimpin yang berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan zona integritas di lingkungan instansinya.

Baca juga: Kakanwil Banten Agus Toyib Dicopot, Sekjen Kemenkumham Lantik Tejo Herwanto

Andap pun meminta agar jajarannya tidak berpuas diri dengan raihan tersebut dan berharap penghargaan itu dapat dijadikan sebagai momen untuk terus memacu diri dalam pembangunan zona integritas.

“Jajaran Kemenkumham, baik di pusat, kantor wilayah maupun seluruh unit pelayanan teknis, jangan berpuas diri dengan penghargaan ini” kata Andap.

“Semuanya wajib terus meningkatkan zona integritas, melakukan pembenahan dan perbaikan internal demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucap dia.

Menurut Andap penggargaan inii bukan penghargaan yang pertama kali diperoleh oleh Yasona. Ia mengatakan, Menkumham juga telah menerima peghargaan sejenis, berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2021.

Baca juga: Napi Kabur dari Lapas Tangerang, Kemenkumham: Pasti Ada Petugas Langgar SOP

Untuk tahun 2021, Yasonna berhasil menjadikan 55 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkumham mendapatkan penghargaan ZI yang terdiri dari WBK untuk 49 satuan kerja (satuan kerja), dan WBBM untuk 6 satker.

Apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani itu diselenggarakan oleh Kemenpan-RB sejak tahun 2015.

Total penghargaan ZI yang diraih Kemenkumham sejak tahun 2015 adalah 170 dengan rincian 150 satker menerima WBK dan 20 satker WBBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com