Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Revitalisasi Bandara Halim, KSAU: Presiden Rasakan "Runway" Sudah Kasar

Kompas.com - 22/12/2021, 18:36 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengungkapkan, revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta atas perintah Presiden Joko Widodo.

Perintah revitalisasi keluar setelah Jokowi merasakan langsung bahwa runway atau landasan pacu bandara tersebut mulai terasa kasar.

"Ini adalah perintah Bapak Presiden karena Bapak Presiden merasakan betul runway-nya itu sudah kasar," ujar Fadjar, di Halim Perdanakusuma, Rabu (22/12/2021).

Baca juga: Bandara Halim Perdanakusuma Ditutup Mulai 1 Januari 2022

Fadjar mengatakan, landasan pacu Halim Perdanakusuma sebetulnya telah mendekati ambang batas tanah. Hal itu diketahui sejak dua tahun lalu, yakni pada 2019.

Jokowi pun memerintahkan untuk merevitalisasi total bandara tersebut.

"Selain runway, kita juga akan memperluas apron yang military, yang di sisi Angkatan Udara Halim, juga kita akan merenovasi gedung VIP dan terminal TNI AU," ucap Fadjar.

Dalam proses revitalisasi ini, Bandara Halim Perdanakusuma akan ditutup mulai 1 Januari 2022.

Sejalan dengan itu, Markas Besar TNI AU juga segera memindahkan sejumlah satuannya yang berada di Lanud, misalnya, empat skadron udara yang meliputi, Skadron Udara 17/VIP, Skadron Udara 31/Angkut Berat, Skadron Udara 2/Pesawat Angkut, dan Skadron Udara Teknik 021.

Baca juga: Bandara Halim Perdanakusuma Direvitalisasi, 4 Skadron TNI AU Dipindahkan ke 2 Lokasi Berbeda

Untuk Skadron Udara 17/VIP, nantinya akan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Skadron 17 itu karena untuk kegiatan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kita mendapat tempat di Soekarno-Hatta, diberi ruang di sana, di GMF-nya bisa di dalam hanggar karena ada beberapa pesawat luar," kata Fadjar.

Adapun tiga skadron udara lainnya akan dipindahkan ke Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Fadjar menyampaikan, Lanud Husein Sastranegara dipilih untuk menjadi lokasi pemindahan ketiga skadron udara tersebut karena jaraknya yang relatif dekat.

Baca juga: Tanggapan Kemenhub Soal Kabar Bandara Halim Akan Ditutup

Selain itu, Lanud Husein Sastranegara cukup untuk menampung kegiatan operasi penerbangan, termasuk akomodasi pesawat.

Sementara itu, untuk personel satuan dari skadron udara yang dipindahkan akan menjalani pergantian setiap dua pekan sekali.

"Jadi diaplus atau pergantian setiap dua minggu sekali," ucap Fadjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com