Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bandara Halim Perdanakusuma Dikabarkan Segera Ditutup, Kemenhub Sebut untuk Revitalisasi

Kompas.com - 05/11/2021, 16:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto angkat bicara mengenai kabar akan ditutupnya Bandara Halim Perdanakusuma secara bertahap untuk penerbangan pesawat komersial berjadwal.

Novie menyebutkan bahwa pemerintah berencana melakukan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma.

"Kami sedang menyiapkan desain sisi udara seperti rekonstruksi runway dan perbaikan sistem drainase. Hal-hal tengah kami bahas dengan berbagai pihak," ujar Novie kepada Kompas.com, Jumat (5/11/2021).

Adapun pembahasan intensif dilakukan dengan berkoordinasi bersama sejumlah pihak.

Antara lain Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Kementerian Keuangan, Angkasa Pura II, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Novie menambahkan, saat ini tengah dibahas berbagai hal yang harus dipersiapkan terkait dampak dari proses revitalisasi ini yang memerlukan waktu lebih kurang satu tahun.

Baca juga: Bandara Halim Dikaji untuk Ditutup, Hanya untuk Militer dan Charter

"Hal ini untuk memastikan keselamatan dan pelayanan terbaik dapat dipenuhi," katanya.

Diberitakan, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur dikabarkan akan ditutup secara bertahap untuk penerbangan pesawat komersial berjadwal. Penutupan rencananya dilakukan bertahap.

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi bandara itu seperti dulu, yakni hanya untuk kepentingan militer TNI AU dan penerbangan carter.

Rencana penutupan Bandara Halim untuk penerbangan komersial ini termuat dalam risalah rapat yang dihadiri perwakilan dari para pemegang kepentingan di Bandara Halim.

Dikutip dari Kompas TV, Jumat (5/11/2021), rapat tersebut dipimpin oleh Executive General Manager PT Angkasa Pura II (AP II) Marsma TNI Nandang Sukarna.

Sedangkan yang hadir ada dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, perwakilan maskapai Travira Air, Batik Air, Citilink, dan Premi Air Group.

Dalam risalah rapat disebutkan, rencana penutupan Bandara Halim mulai dilakukan November ini.

Proses penutupan akan berlangsung hingga 9 bulan mendatang dengan konsep prepare for the worst atau persiapan kemungkinan terburuk.

Baca juga: Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Penerbangan komersial reguler akan dialihkan seluruhnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Pendataan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) juga akan dilakukan sebagai antisipasi jika Bandara Halim ditutup total.

Sementara pihak maskapai meminta kepastian waktu pelaksanaan perpindahan, serta bantuan untuk perizinan ke Bandara Soekarno-Hatta.

Semua pihak pun akhirnya sepakat untuk membuat roadmap rencana operasi untuk mengantisipasi rencana penutupan parsial hingga penutupan total.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com