Survei Populi Center: Hanya 6 Partai dengan Elektabilitas di Atas 4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Populi Center menunjukkan, hanya ada enam partai dengan elektabilitas di atas 4 persen atau mampu mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Untuk diketahui, survei Populi Center dilakukan pada 1 hingga 9 Desember 2021 yang melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi.

Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menjelaskan, dari keenam partai tersebut, elektabilitas tertinggi dicapai oleh PDI-P, yakni sebesar 20,5 persen.

Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah ketimbang hasil survei bulan sebelumnya yang mencapai 22,3 persen.

Baca juga: Hadapi 2024, Partai Buruh Janji Tak Seperti Kebanyakan Parpol yang Pragmatis

Lonjakan peningkatan suara dialami oleh Demokrat dan Gerindra, masing-masing sebesar 1,9 persen dan 1,3 persen bila dibandingkan dengan survei bulan sebelumnya.

"Data menunjukkan ada enam partai yang ada persentase elektabilitas di atas 4 persen. Pertama PDI-P 20,5 persen, ada Gerindra dengan 13,1 persen, Demokrat dengan 9,6 persen, Golkar 8,3 persen, PKB 8,2 persen, dan PKS dengan 7 persen," rinci Nurul saat pemaparan hasil survei yang dilakukan secara daring, Senin (20/12/2021).

Sementara itu, partai yang memperoleh persentase suara di bawah 4 persen berdasarkan hasil survei tersebut yakni Nasdem sebesar 3,9 persen, PPP 2,8 persen, PAN 1,7 persen, Perindo 1,2 persen, PSI 0,7 persen, Gelora 0,3 persen, PBB 0,3 persen, Hanura 0,3 persen, dan Garuda 0,3 persen.

Partai yang tidak mendapatkan suara yakni Partai Ummat, PKBI, dan Berkaya.

Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia Phillips J. Vermonte mengatakan, lonjakan suara yang dialami Demokrat salah satunya akibat partai tersebut berhasil menarik peminat pemilih pemuda.

Baca juga: Membandingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold Jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya

"Hemat saya partai demokrat cukup mampu berbicara dan dipahami oleh pemilih muda, dan ini yang dicitrakan oleh partai, misalnya lewat Ketum Demokrat," jelas Phillips.

"Ada komunikasi yang mungkin berhasil dan mungkin akan menjadi modal yang baik," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, hasil survei elektabilitas partai tersebut berbanding lurus dengan kinerja dari rezim atau pemerintahan yang berkuasa

"Kalau kepuasan publik terhadap rezim tinggi dan kian baik, yang mendapat insentif adalah partai di belakang rezim. Dulu di 2009, rezim Demokrat dinilai masyarakat bagus, kuat, ini menjadi insentif untuk Demokrat. Sama juga di 2014, di masa Pak Jokowi, pada 2019 PDI-P mendapat insentifnya," kata dia.