JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yusuf Solichien dan jajarannya di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabut (8/12/2021).
Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, tetapi butuh dukungan dari semua pihak termasuk partai politik.
"Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (9/12/2021).
Baca juga: Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai
Mar'ruf menuturkan, selain memulihkan ekonommi yang terdampak pandemi Covid-19, tantangan lain yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menekan angka kemmiskinan.
Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya keras menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8 persen pada 2024.
Caranya, pemerintah akan memberikan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
"Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan," ujar Ma'ruf.
Baca juga: KPU Serahkan Data Terkait Pemilu 2019 kepada Pemerintah dan Partai Politik
Di samping itu, Ma'ruf juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
"Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa," kata mantan ketua MUI tersebut.
Sementara itu, Yussuf melaporkan kepada Ma'ruf bahwa PKP telah menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang salah satu hasilnya adalah mengubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).
Ia melanjutkan, hasil Munaslub juga menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman.
Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik
Ancaman yang dimaksud antara laindisintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
"Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya," ujar dia.
Yussuf juga menegaskan, PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.
"Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.