Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Kompas.com - 09/12/2021, 12:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), akan lebih baik apabila Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2.

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya mengenai pembatalan rencana PPKM Level 3 yang kini diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

"Level 2 cukuplah menurut saya. Mestinya kita level 1, tapi karena Nataru ini jadi level 2 itu sudah lebih dari cukup," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sependapat dengan keputusan pemerintah yang membatalkan PPKM Level 3.

Ia juga mengaku setuju dengan keputusan PPKM Level 3 yang akhirnya berganti nama menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

"Saya kira ya kita hormati saja," ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai bahwa di Jakarta saat ini, seharusnya menerapkan PPKM Level 1.

Ia pun berkaca pada perkembangan Covid-19 di sejumlah negara Eropa yang disebutnya, kini memiliki jumlah kasus 50.000 sampai 60.000 dalam sehari.

"Harusnya level 1 kita kalau di Eropa, London itu 50.000 sehari itu sekolah masih bebas gitu. Orang ke mana-mana enggak pakai ini (masker) di Amerika itu juga sama 50.000-60.000 satu hari, orang ke mana-mana ke toko, enggak pakai ini (masker)," jelasnya.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap perlu menggalakkan vaksinasi selama masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

Ia mengingatkan bahwa vaksinasi menjadi kunci penting dalam penanganan pandemi.

"Jadi kalau semua sudah vaksin itu mudah-mudahan karena imunnya naik dan itu bisa diatasi. Jadi itu kuncinya vaksin," ungkap Zulhas.

Baca juga: Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, PPKM Level 3 se-Indonesia pada masa libur Natal dan tahun baru yang dibatalkan pemerintah diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

Tito mengatakan, kebijakan itu diubah agar pembatasan yang diterapkan pada masa Natal dan tahun baru berlaku secara spesifik selama 24 Desember 2024 hingga 2 Januari, tergantung situasi di masing-masing daerah.

"Penerapan Level 3 tidak dilakukan di semua wilayah karena kalau menggunakan istilah Level 3 nanti (berlaku) di semua wilayah, sehingga judulnya diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru, 24 Desember sampai dengan 2 Januari, nah itu spesifik," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com