Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Sulit Wujudkan Tujuan Negara jika Penyakit Korupsi Tak Selesai

Kompas.com - 01/12/2021, 14:22 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai sulit untuk mewujudkan tujuan negara jika empat masalah bangsa termasuk penyakit tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan.

Hal itu, ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perizinan Tambang, Rabu (1/12/2021).

“Sulit rasanya mewujudkan tujuan negara kalau saja 4 Persoalan ini tidak bisa kita selesaikan, terutama masalah penyakit tindak pidana korupsi,” ucap Firli.

Ia pun menjelaskan empat masalah bangsa yang tengah dihadapi Indonesia. Pertama yakni terkait dengan bencana alam maupun non alam.

Firli menuturkan bahwa sejak tahun 2020 bangsa Indonesia telah menghadapi bencana non alam berupa pandemi Covid-19.

Baca juga: Firli Sebut Pelaku Usaha Punya Peran Penting Dalam Pemberantasan Korupsi

Namun, kata dia, krisis kesehatan itu harus mampu dimenangkan dan diatasi agar bangsa dan negara bisa melalui pandemi tersebut.

“Kami paham bahwa setiap penyelenggara negara, gubernur, kepala daerah, bupati dan wali kota memberikan andil besar dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan juga menyusun kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Firli.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan kabar gembira karena kita mampu mengatasi Covid-19 dan keluar dari krisis kesehatan,” tutur dia.

Kendati demikian, lanjut Firli, bangsa dan negara masih memiliki masalah lainnya berupa penyalahgunaan narkotika, terorisme dan radikalisme serta tindak pidana korupsi.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun menjelaskan mengapa persoalan tindak pidana korupsi menjadi penting dan masuk dalam masalah bangsa.

Firli menyebut, tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang serius. Selain itu, korupsi juga bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara dan kejahatan yang merugikan perekonomian negara.

Baca juga: Firli Bahuri: Kami Yakin, Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati, tapi...

Jauh dari itu, imbuh dia, korupsi juga merampas hak-hak rakyat.

“Sehingga saya katakan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, Kenapa? karena merampas hak azasi manusia, kualitas pendidikan bisa turun, kualitas pelayanan publik bisa turun, kualitas pembangunan sumber daya manusia bisa turun,” kata Firli.

“Kalau korupsi tidak bisa kita selesaikan dan korupsi masih merupakan persoalan kita bersama. Karenanya saya katakan korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan, corruption is a crime against humanity,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com