Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Kompas.com - 29/11/2021, 21:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, poros ketiga diperlukan dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Poros ketiga diperlukan untuk menghindari adanya keterbelahan publik apabila hanya ada dua poros partai dalam kontestasi tersebut.

"Karena kita sudah belajar dari pengalaman 2014, 2019, begitu koalisi hanya dua maka keterbelahan masyarakat akan terjadi dengan tajam," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Sama-sama Tak Bisa Usung Capres, PAN Sambut Ajakan PPP Bentuk Poros Ketiga

Arsul menyampaikan hal itu ketika ditanya soal potensi kerja sama PDI-P dan Gerindra membentuk koalisi menjelang Pilpres.

Menurut dia, PDI-P menjadi satu-satunya partai yang dapat mencalonkan presiden karena memenuhi presidential threshold.

Hanya saja, untuk mencapai cita-cita ideal yaitu negara dan bangsa ini tidak bisa diurus hanya oleh satu partai atau satu pihak saja, maka PDI-P membangun koalisi atau komunikasi dengan partai lain, termasuk Partai Gerindra.

"Karena itu saya yakin bahwa koalisi ya, dalam rangka memenuhi minimal 115 kursi untuk bisa mengusung paslon itu adalah sebuah keniscayaan," ucapnya.

Baca juga: Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Arsul berpandangan, tak hanya PPP yang mendorong adanya poros ketiga, tetapi juga partai lainnya akibat tak bisa mencalonkan presiden maupun calon wakil presiden sendiri karena terhalang PT.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu berpendapat tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung terkait pelaksanaan Pilpres 2024 jika ada poros ketiga.

Menurut dia, apabila ada lebih dari dua pasangan calon, maka berpotensi menimbulkan Pilpres 2024 lebih dari satu putaran.

"Tetapi itu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial maupun secara finansial juga menjadi tinggi, untuk meredam, untuk memadamkan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita," ucap Arsul.

Baca juga: Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com