Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Kompas.com - 27/11/2021, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Wilfridus Kado, seorang guru honorer asal Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November hanya sekedar seremoni.

Hal itu semakin dirasakannya saat ini. Sebab, pengajar honorer di SMK Negeri 7 Ende ini belum menerima gaji selama tujuh bulan terakhir.

Kondisi tersebut diceritakan Wilfridus saat hadir dalam diskusi daring bertajuk "Cerita Guru Honorer" yang digelar secara daring, Sabtu (27/11/2021).

Diskusi ini membahas mengenai nasib para guru honorer yang kerap tak beruntung di negeri ini.

Sebagaimana diceritakan Wilfridus, honornya mengajar satu bulan yakni sebesar Rp 700.000.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Besaran honor itu didapatkannya sejak 2018. Dia sendiri telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2015 lalu.

Gaji pertamanya saat itu Rp 400.000 sebulan.

"Baru naik pada 2018 lalu. Jadi sampai sekarang gaji Rp700.000,- per bulan. Tetapi sudah tujuh bulan ini gaji belum dibayar," ungkap Wilfridus.

Padahal, gaji satu bulan diakuinya sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya beserta keluarga.

"Dengan nominal tadi sangat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Untuk menutupi kekurangan kebetulan kan di sini di kampung sendiri. Jadi setiap pulang sekolah itu kita makan, selesai makan kita berkebun, beternak di sini," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR Dorong Guru Honorer Dimudahkan Jadi ASN

Sehingga selama tujuh bulan ini, dirinya bersama kawan-kawan guru honorer lain mengandalkan penghasilan sampingan dari berkebun, beternak maupun berjualan.

Wilbridus tidak menjelaskan penyebab mengapa honor mengajarnya tak kunjung diberikan.

Dia hanya mengungkapkan, pembayaran gaji para guru honorer biasanya diberikan sebulan sekali.

Hanya saja, tetap tergantung ketersediaan dana komite sekolah.

"Biasanya bayarnya tergantung dana komite. Kalau dana ada berarti langsung bayar," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com