Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Kompas.com - 27/11/2021, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Wilfridus Kado, seorang guru honorer asal Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November hanya sekedar seremoni.

Hal itu semakin dirasakannya saat ini. Sebab, pengajar honorer di SMK Negeri 7 Ende ini belum menerima gaji selama tujuh bulan terakhir.

Kondisi tersebut diceritakan Wilfridus saat hadir dalam diskusi daring bertajuk "Cerita Guru Honorer" yang digelar secara daring, Sabtu (27/11/2021).

Diskusi ini membahas mengenai nasib para guru honorer yang kerap tak beruntung di negeri ini.

Sebagaimana diceritakan Wilfridus, honornya mengajar satu bulan yakni sebesar Rp 700.000.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Besaran honor itu didapatkannya sejak 2018. Dia sendiri telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2015 lalu.

Gaji pertamanya saat itu Rp 400.000 sebulan.

"Baru naik pada 2018 lalu. Jadi sampai sekarang gaji Rp700.000,- per bulan. Tetapi sudah tujuh bulan ini gaji belum dibayar," ungkap Wilfridus.

Padahal, gaji satu bulan diakuinya sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya beserta keluarga.

"Dengan nominal tadi sangat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Untuk menutupi kekurangan kebetulan kan di sini di kampung sendiri. Jadi setiap pulang sekolah itu kita makan, selesai makan kita berkebun, beternak di sini," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR Dorong Guru Honorer Dimudahkan Jadi ASN

Sehingga selama tujuh bulan ini, dirinya bersama kawan-kawan guru honorer lain mengandalkan penghasilan sampingan dari berkebun, beternak maupun berjualan.

Wilbridus tidak menjelaskan penyebab mengapa honor mengajarnya tak kunjung diberikan.

Dia hanya mengungkapkan, pembayaran gaji para guru honorer biasanya diberikan sebulan sekali.

Hanya saja, tetap tergantung ketersediaan dana komite sekolah.

"Biasanya bayarnya tergantung dana komite. Kalau dana ada berarti langsung bayar," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com