Cerita AHY Diperingatkan Senior soal Ambisi Moeldoko Rebut Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pernah diperingatkan oleh sejumlah seniornya di TNI bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko akan menghalalkan segala cara untuk merebut Partai Demokrat.

"Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan, upaya membeli hukum," kata AHY dalam pernyataan pers, Rabu (24/11/2021).

AHY pun yakin, hukum akan terus tegak dan tidak akan bisa dibeli selama ia memperjuangkan itu di atas kebenaran serta dengan dukungan rakyat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

"Itulah yang tidak dimiliki oleh KSP Moeldoko dan orang-orang yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran," kata dia.

Baca juga: Gugatan Moeldoko Tak Diterima PTUN, AHY: Wake-Up Call bagi Perusak Demokrasi

AHY pun merasa heran mengapa mantan Panglima TNI tersebut sampai terjerumus dengan orang-orang yang berambisi merebut Partai Demokrat.

Menurut AHY, bukan dirinya saja yang heran, tetapi banyak pula senior-senior Moeldoko yang mempertanyakan itu.

"Terkait hal ini, saya serahkan kepada KSP Moeldoko sendiri untuk menjawabnya," ujar AHY.

Adapun hal ini disampaikan AHY saat merespons putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan Moeldoko dan eks kader Demokrat Jhoni Allen Marbun terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang.

Dalam gugatannya, penggugat meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan Surat Menteri ukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.UM.01.10-47, Perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Baca juga: PTUN Tak Menerima Gugatan Moeldoko, AHY: Tanda Kemenangan Rakyat

Penggugat juga meminta Menkumham untuk mencabut surat tersebut serta mengesahkan permohonan atas pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025.