Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim: Penanganan Stunting Jadi Salah Satu Tujuan Pokok SDGs Desa

Kompas.com - 14/11/2021, 20:59 WIB
Imalay Naomi Lasono,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengatakan, penanganan stunting merupakan salah satu tujuan pokok Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

"Karena penanganan stunting jadi salah satu tujuan pokok SDGs Desa yang dijadikan arah kebijakan pembangunan desa," kata Gus Halim, dikutip dari keterangan pers resminya, Minggu (14/11/2021).

Hal tersebut ia utarakan saat menghadiri acara bertajuk “Sapa Indonesia: Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting” yang disiarkan secara live dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan (Sumsel) di Kompas TV, Jumat (12/11/2021).

“Kementerian desa (Kemendes) memiliki alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut sebagai SDGs Desa. Kebijakan ini memilik ada 18 goals,” kata dia.

Baca juga: Jalankan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, Kemendesa PDTT Modali BUMDes Bersama Rp 500 Juta

Goals pertama dan kedua, tambahnya, terkait dengan stunting, yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan.

“Dua hal tersebut sangat mengarah pada stunting. Sementara, goals kelima adalah sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, anggaran dana desa yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting telah mencapai Rp 11,3 triliun pada 2019-2021.

“Total anggaran tersebut dipastikan akan bertambah karena saat ini juga banyak anggaran yang kami kucurkan untuk meminimalkan angka stunting di sejumlah desa di Indonesia,” papar Gus Halim.

Baca juga: Kemendesa PDTT Buka Seleksi Duta Digital untuk Berbagai Lulusan, Cek Syaratnya!

Adapun anggaran penanggulangan stunting digunakan untuk pembelian makanan tambahan anak, pembelian obat dan vitamin untuk pondok bersalin desa, rehabilitasi dan operasional layanan posyandu, rehabilitasi dan operasinal pos kesehatan desa, hingga operasional bidan desa.

Selain itu, anggaran juga difouskan pada peningkatan gizi dan layanan kesehatan serta penanggulangan stunting yang ditunjang dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih.

Gus Halim juga menambahkan, peran kepala desa sangat penting dalam menentukan penanganan stunting di desa. Inisiatif mereka dalam membuat program kerja untuk menekan angka stunting menjadi kunci penanggulangan stunting ke depan.

“Kepala desa tidak boleh ragu dalam mengalokasikan dana desa untuk program penanggulangan stunting. Apalagi kebijakan penanganan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada 2019-2021,” katanya.

Baca juga: Pastikan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemendesa PDTT Siapkan Program Sapa Desa

Menurutnya, data merupakan kunci utama dalam penanganan stunting. Jika data yang digunakan berasal dari level mikro yang berasal dari desa, target pemerintah untuk menurunkan stunting sebanyak 14 persen dapat terwujud.

“Dengan SDGs Desa, desa-desa telah melakukan pendataan mikro level individu dan keluarga sejak 2021. Hal itu dilakukan oleh desadan relawan. Jadi, datanya sudah ada di desa,” ungkap Gus Halim.

Tidak hanya itu, kerja sama dari kementerian dan lembaga juga berperan besar, salah satunya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Halaman:


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com