Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Provinsi Catat Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Gubernur Diminta Intervensi

Kompas.com - 09/11/2021, 20:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya mencatat, ada lima provinsi dengan kasus aktif Covid-19 yang tinggi. 

Mayoritas dari provinsi tersebut masih mencatatkan lebih dari 1.000 kasus aktif.

"Ada lima provinsi dengan kasus aktif tertinggi saat ini, yakni Jawa Tengah (1.650 kasus), Papua (1.629 kasus), Jawa Barat (1.568 kasus), DKI Jakarta (1.536 kasus), Kalimantan Utara (738 kasus aktif).

"Oleh karenanya, kepada gubernur dari kelima provinsi ini perlu diingat bahwa provinsi-provinsi ini menjadi penyumbang terbanyak kasus aktif (Covid-19) di tingkat nasional," kata dia.

Baca juga: Luhut Sebut Covid-19 di RI Terkendali, Benarkah? Ini Kata Epidemiolog

Oleh karena itu, Wiku meminta para gubernur segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang menjadi penyumbang tertinggi kasus aktif di daerah masing-masing.

Menurut dia, apabila ketiga indikator Covid-19, yakni kasus positif, meninggal dunia, dan kasus aktif dapat segera diturunkan, pandemi di tingkat nasional akan membaik.

"Sehingga kita akan semakin siap menuju endemi Covid-19," ucap dia.

Dia pun mengungkapkan, ada lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Kelimanya yakni Papua Barat (naik 100 kasus), DIY (naik 77 kasus), DKI Jakarta (naik 46 kasus), Sulawesi Tenggara (naik 7 kasus), dan Bangka Belitung (naik 5 kasus).

Baca juga: Akhir 2021, Biofarma Targetkan 326,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di RI

Wiku mengatakan, kenaikan ini terhitung pada periode 1-7 November 2021.

Menurut Wiku, meskipun penambahan kasus positif ini terbilang sedikit, tetap harus dicermati.

"Karena terhitung besar apabila dibandingkan provinsi lain yang tidak alami kenaikan kasus," ucap dia. 

"Mohon kepada seluruh gubernur dari kelima provinsi yang naik di minggu ini untuk segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus di pekan mendatang dan terus melakukan pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya," kata Wiku.

Meski demikian, Wiku mengungkapkan bahwa secara nasional pada pekan ini tercatat penurunan kasus Covid-19 sebesar 12,2 persen dibandingkan minggu lalu.

Penurunan ini telah terjadi selama 16 berturut-turut dari puncak kasus kedua pada Juli lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com