Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Aturan Baru PPKM Jawa-Bali, Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR atau Antigen dan Divaksin

Kompas.com - 03/11/2021, 20:54 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah kegiatan masyarakat yang aturannya diperbarui.

Aturan tersebut berdasarkan Instruksi Mendagri No. 57 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 No 22 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penyesuaian pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beserta mobilitasnya.

Pertama, pengaturan mobilitas masyarakat, yaitu bagi pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali, dan antar kabupaten atau kota di wilayah Jawa-Bali.

“Mereka yang menggunakan transportasi udara wajib (menunjukkan hasil tes negatif ) PCR 3x24 jam dan bukti vaksin dosis 1 atau hasil negatif antigen 1x24 jam dan bukti vaksin dosis lengkap," ujarnya.

Wiku mengatakan itu dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Dilakukan Setelah Vaksinasi Dosis Pertama Nasional Capai 70 Persen

Aturan yang sama juga diterapkan bagi pelaku perjalanan antar kabupaten dan kota di luar wilayah Jawa-Bali.

Mereka yang menggunakan transportasi udara juga wajib memiliki hasil negatif PCR 3x24 jam dan bukti vaksin dosis pertama atau hasil antigen 1x24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama.

Sementara itu, bagi pengguna moda transportasi jarak jauh lainnya wajib menunjukkan hasil negatif PCR 3x24 jam atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam dan bukti vaksin dosis pertama.

Bagi pelaku perjalanan moda transportasi lainnya wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3x24 jam atau hasil negatif tes antigen 1x24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama.

Kedua, kegiatan operasional posyandu kapasitas pelayanannya kini dibuka 100 persen sebagai bagian upaya kesehatan esensial bagi masyarakat.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Prokes Jadi Modal Utama Dukung PEN 2022

Ketiga, pengaturan kompetisi Developmental Basketball League (DBL) yang diperluas pelaksanaannya di Surabaya, Bandung, Daerah Istimwa (DI) Yogyakarta, dan Tangerang.

Selain itu, dilakukan uji coba pertandingan semi final dan final dengan menerima penonton langsung di stadion.

Ujicoba akan dilakukan di Bandung dengan ketentuan hanya penonton kategori hijau di aplikasi PeduliLindungi dan yang mendapat undangan boleh masuk dengan jumlah penonton maksimal 122 orang.

"Penegakan seluruh kebijakan ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diminta menegakkan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan," jelas Wiku seperti dimuat laman covid19.co.id, Selasa (2/11/2021.

Adapun, pemerintah terus memperpanjang PPKM sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerumunan. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona.

Baca juga: Puan Minta Partisipasi Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Level PPKM di Jakarta

Meski di berbagai tempat sudah mulai mendapat pelonggaran, pemerintah tetap mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona, terutama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Satgas Penanganan Covid-19 bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com