Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Penguatan Karakter Kebangsaan Sesuai Pancasila

Kompas.com - 02/11/2021, 14:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penguatan karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila untuk mencegah perpecahan bangsa.

Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan memecah belah bangsa.

"Saya ingin mengajak masyarakat untuk memperteguh karakter kebangsaan kita berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Ma'ruf di acara Dies Natalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kaltim) dan Peresmian Gedung Kampus 2 UNU Kaltim, disela kunjungannya ke Samarinda, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

Menurut Ma'ruf, salah satu upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah dengan terus memupuk dan mengasah pengamalan perilaku berbangsa dan bernegara.

Salah satunya adalah perilaku yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Karakter kebangsaan ini diharapkan terus dipupuk dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari melalui kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara," kata dia.

Meskipun demikian, diakuinya bahwa untuk membentuk karakter kebangsaan itu diperlukan pembinaan dan pelatihan.

Baca juga: Wapres Minta Perguruan Tinggi Bekali Mahasiswa agar Berpikir Kritis

Salah satunya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air bagi para mahasiswanya.

Perguruan tinggi diharapkan dapat membangun pola berpikir kritis dalam berbangsa melalui pendidikan keagamaan.

"Pola berpikir kritis ini diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi informasi dan kemajuan teknologi yang akan terjadi di masa yang akan datang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com