Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bukan Cuma Pertanian, KUR Didorong Komisi IX DPR Masuk ke Sektor Bernilai Tukar Rendah di Sumut

Kompas.com - 29/10/2021, 17:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gus Irawan Pasaribu mengatakan, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) secara dominan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Pasalnya, provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa ini, perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian sebesar 21 persen.

“Saya mendapatkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Sumut relatif tinggi,” ujar Irawan.

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumut, Rabu (27/10/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pada 2020 nilai tukar petani berada pada angka 109. Namun, bila ditelisik lebih jauh, jumlah ini menjadi tantangan bagi perbankan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang

“Bahwa itu hanya pada satu sektor saja di atas seratus persen, yakni sektor perkebunan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti, OJK, BI, bank-bank Himbara, dan BPD untuk bisa masuk dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sub sektor yang nilai tukarnya minus atau tekor.

“Kami berharap adanya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun regulator BI atau OJK untuk mendorong lagi pertumbuhan yang lebih besar, secara spesifik seperti pemberian KUR,” ujarnya.

Irawan menjelaskan, di sektor lain, seperti pangan, hortikultura, perikanan, hingga kelautan, nilai tukar petani dan nelayannya masih di bawah seratus persen.

Baca juga: Anggap Sebagai Tukang Stempel Pemerintah, Formappi: Segitu Tak Berdayanya DPR?

“Empat sektor itu tekor. Jadi saya mendorong agar pemberian KUR untuk sektor-sektor yang masih nilai tukar petaninya masih di bawah seratus persen,” ungkapnya.

Irawan juga mengatakan, terdapat satu lagi pertumbuhan besar. Namun, bila dilihat dari potensi data yang ditampilkan, baru 72 persen dari potensi yang ada.

“Artinya, masih ada ruang untuk ekspansi lebih cepat memenuhi 28 persen lagi,” dorong legislator daerah pemilihan Sumut II tersebut.

Merujuk pada data BPS, sebelum Covid-19 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh 5,17 persen. Memasuki Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 1,07 persen.

Namun, pada triwulan II-2021 perekonomian tumbuh sebesar 4,95 persen. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 akan tumbuh di rentang 2,5-3,3 persen.

Baca juga: Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com