Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bukan Cuma Pertanian, KUR Didorong Komisi IX DPR Masuk ke Sektor Bernilai Tukar Rendah di Sumut

Kompas.com - 29/10/2021, 17:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gus Irawan Pasaribu mengatakan, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) secara dominan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Pasalnya, provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa ini, perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian sebesar 21 persen.

“Saya mendapatkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Sumut relatif tinggi,” ujar Irawan.

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumut, Rabu (27/10/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pada 2020 nilai tukar petani berada pada angka 109. Namun, bila ditelisik lebih jauh, jumlah ini menjadi tantangan bagi perbankan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang

“Bahwa itu hanya pada satu sektor saja di atas seratus persen, yakni sektor perkebunan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti, OJK, BI, bank-bank Himbara, dan BPD untuk bisa masuk dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sub sektor yang nilai tukarnya minus atau tekor.

“Kami berharap adanya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun regulator BI atau OJK untuk mendorong lagi pertumbuhan yang lebih besar, secara spesifik seperti pemberian KUR,” ujarnya.

Irawan menjelaskan, di sektor lain, seperti pangan, hortikultura, perikanan, hingga kelautan, nilai tukar petani dan nelayannya masih di bawah seratus persen.

Baca juga: Anggap Sebagai Tukang Stempel Pemerintah, Formappi: Segitu Tak Berdayanya DPR?

“Empat sektor itu tekor. Jadi saya mendorong agar pemberian KUR untuk sektor-sektor yang masih nilai tukar petaninya masih di bawah seratus persen,” ungkapnya.

Irawan juga mengatakan, terdapat satu lagi pertumbuhan besar. Namun, bila dilihat dari potensi data yang ditampilkan, baru 72 persen dari potensi yang ada.

“Artinya, masih ada ruang untuk ekspansi lebih cepat memenuhi 28 persen lagi,” dorong legislator daerah pemilihan Sumut II tersebut.

Merujuk pada data BPS, sebelum Covid-19 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh 5,17 persen. Memasuki Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus 1,07 persen.

Namun, pada triwulan II-2021 perekonomian tumbuh sebesar 4,95 persen. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2021 akan tumbuh di rentang 2,5-3,3 persen.

Baca juga: Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com