Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG: Badai Tropis Akan Sering Muncul di NTT pada Awal 2022

Kompas.com - 29/10/2021, 13:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa dampak la nina akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, bencana badai tropis akan sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Januari dan Februari 2022.

“Di bulan Januari-Februari (2022) ini sering terjadi badai tropis yang muncul wilayah Nusa Tenggara Timur,” kata Dwikorita di acara virtual “Webinar Antisipasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi La Nina dan Bencana Hidrometeorologi”, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: BMKG: Tak Ada Potensi Badai Tropis di NTT Sepekan ke Depan

Dwikorita mengingatkan, masyarakat dan pihak terkait harus waspada dan mempersiapkan ancaman badai tropis, khususnya di wilayah sekitar Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Dwikorita menyampaikan, peningkatan curah hujan akan terjadi di awal tahun 2022 dapat mencapai 70 hingga 100 persen dari keadaan normal.

Menurut dia, di bulan Januari potensi peningkatan curah hujan akan meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia.

Beberapa wilayah di antaranya yakni seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan secara sporadis di Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Selanjutnya, peningkatan curah hujan di bulan Februari tampak mulai menurun, tetapi curah hujan masih terjadi secara merata di berbagai wilayah.

Baca juga: BMKG Tegaskan Fenomena La Nina Bukan Badai Tropis, Lalu Apa Itu?

Ia juga mengatakan, dalam satu pulau bisa terjadi peningkatan atau penurunan curah hujan.

“Jadi mohon perhatian bahwa dalam satu pulau bisa saja terjadi peningkatan curah hujan yang ekstrim, namun juga terjadi penurunan curah hujan yang ekstrim. Hal ini mohon perlu dicermati,” kata Dwikorita.

Dalam kesempatan yang sama, Dwikorita mengajak semua pihak, khususnya kementerian/lembaga terkait untuk terus memonitor informasi resmi BMKG pusat ataupun Stasiun BMKG di daerah setempat.

Dwikorita juga mendorong jajarannya untuk lebih menyiapkan informasi dengan resolusi lebih baik. BMKG juga akan memperbarui informasi terkini di daerah.

“Mohon untuk terus dimonitor melalui sosial media ataupun website BMKG setempat,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com