Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Raker di Hotel Bintang 5, Pukat UGM: KPK Punya Gedung Sendiri, Representatif untuk Rapat

Kompas.com - 29/10/2021, 12:50 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengadakan rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan KPK sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk mengadakan raker di kantor.

“KPK sudah punya Gedung Merah Putih dan Gedung C1, itu sudah representatif untuk mengadakan raker. Jadi tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain untuk raker,” terang Zaenur pada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Selain itu Zaenur menilai sebelum kepemimpinan Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu selalu mengadakan raker dengan sederhana.

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritik, Firli: Organisasi Kita Harus Satu Komitmen

“Kebiasan itu bukan tanpa tujuan, tapi dimaksudkan untuk memberi contoh pada kementerian, dan berbagai lembaga lain untuk efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

“Karena anggaran itu didapatkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” sambung Zaenur.

Zaenur juga berpandangan, KPK sebagai lembaga anti korupsi mestinya menunjukan empati pada masyarakat di masa yang sulit ini.

Empati itu mestinya ditunjukan dengan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

“Mestinya pimpinan KPK bisa menunjukan empati dengan sikap dan kebijakannya agar tak melukai hati rakyat,” jelasnya.

Terakhir, Zaenur tidak setuju dengan alasan pimpinan KPK mengadakan raker di Yogyakarta untuk membantu perekonomian daerah.

Ia berpandangan, anggaran raker bisa digunakan untuk program lain yang juga membantu perekonomian dan memberi lebih banyak manfaat.

Baca juga: KPK Rapat di Hotel Mewah Saat Pandemi, Pukat UGM: Nilai Kepantasan, Kelayakan, Kewajaran Bisa Dipertanyakan

“Misalnya untuk program pencegahan korupsi kepala daerah, DPRD dan dunia usaha, itu kan juga pembelanjaan anggaran. Kalau raker ya bisa dilakukan di gedung KPK sendiri,” pungkas dia.

Diketahui KPK mengadakan raker sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat hari ini. Komisioner KPK Alexander Marwata menjelaskan raker ini dilakukan sesuai dengan anggaran.

Sebab, meski diadakan di hotel bintang 5, namun KPK mendapatkan potongan harga sehingga hanya perlu membayar sesuai standar hotel bintang 3.

“Kita tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” ucap Alex ditemui wartawan, Kamis (28/10/2021) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com