Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Kompas.com - 22/10/2021, 08:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, belum banyak warga yang mengenal atau mengetahui partai-partai politik baru dan partai nonparlemen.

Survei menemukan bahwa 83 persen responden mengaku tidak tahu atau mengenal partai-partai baru dan nonparlemen. Hanya17 responden yang sudah mengenali sejumlah parpol baru dan nonparlemen.

Dikutip dari berita Kompas.id yang berjudul "Survei ”Kompas”: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Dikenal Publik", tingkat kenal publik terhadap partai-partai baru juga terbilang rendah.

Partai baru yang paling banyak dikenal ialah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dengan angka 4,3 persen.

Baca juga: Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Selanjutnya, terdapat Partai Masyumi (2,7 persen), Partai Indonesia Damai (2,4 persen), Partai Ummat (2,1 persen), Partai Nusantara (1,6 persen), Partai Usaha Kecil Menengah (1,2 persen).

Lalu, Partai Rakyat Adil Makmur (1 persen), Partai Era Masyarakat Sejahtera (0,4 persen), Partai Negeri Daulat Indonesia (0,3 persen), dan Partai Cinta (0,1 persen).

Survei yang sama menunjukkan, 53 persen responden menyatakan tidak tertarik menjadikan partai baru sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hanya ada 19,5 persen responden yang tertarik dan 2,3 persen responden yang sangat tertarik untuk memilih partai baru, sedangkan sisanya 6,3 persen responden menyatakan sangat tidak tertarik dan 18,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Sementara itu, elektabilitas partai-partai nonparlemen juga terbilang masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil survei, Partai Perindo memiliki elektabilitas sebesar 1,6 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia (0,8 persen), Partai Hanura (0,3 persen), Partai Garuda (0,3 persen), lalu Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Partai Keadilan dan Persatuan masing-masing 0 persen.

Baca juga: Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Survei ini dilaksanakan pada 26 September-9 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 34 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tantangan besar

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, minimnya popularitas merupakan tantangan besar bagi partai politik yang pertama kali berlaga dalam pemilu.

Tatangan serupa juga dialami oleh partai politik nonparlemen karena mereka belum memiliki pemilih yang loyal dalam jumlah memadai untuk dikonversi menjadi kursi parlemen.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Akan Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks Sepanjang Sejarah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com