Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Kompas.com - 19/10/2021, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, persepsi publik atas kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan survei pada September 2021, terdapat 24,4 persen responden survei yang menilai politik Indonesia dalam kondisi buruk.

"Kalau kita lihat ada 26,8 persen yang menilai kondisi politik nasional kita dalam keadaan baik, 37,1 persen menilai sedang, dan ada 24,4 persen menilai kondisi politik kita dalam kondisi buruk atau sangat buruk," kata Sirojudin, Selasa (19/10/2021).

Meski angkanya masih di bawah 50 persen, tren menunjukkan jumlah responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Di sisi lain, responden yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik juga berkurang dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 41 persen menjadi 26,8 persen.

"Secara umum kalau kita melihat memang agak cenderung memburuk," ujar Sirojudin.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Setali tiga uang, kondisi yang sama juga dicerminkan dalam hal penegakan hukum. Sirojudin menyebutkan, terdapat 24,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Sementara, 44,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, 27,2 persen menilai kondisi penegakan hukum sedang-sedang saja, dan 3,1 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

"Kalau kita lihat trennnya kondisi penegakkan hukum ini cenderung memburuk, dari September 2019 ada 15,1 persen yang memilih kondisi penegakan hukum buruk," kata Sirojudin.

"Dan kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini kita mencatat ada 24,8 persen yang menilai kondisi penegakkan hukum kita buruk, sentimen publiknya dalam 2 tahun ini cenderung negatif," sambung Sirojudin.

Kendati demikian, survei yang sama menunjukkan 61,3 persen responden menilai kondisi keamanan di Indonesia baik/sangat baik.

Baca juga: Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Sirojudin mengatakan, angka tersebut cenderung stabil dalam dua tahun terakhir di mana survei pada September 2019 menunjukkan 60,9 persen responden merasa kondisi keamanan baik/sangat baik.

"Ini menandakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini bahwa pemerintah, dari sudut pandang masyarakat, berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata dia.

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsung kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com