Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Harap Pengangkatan 173.329 Guru Honorer Jadi PPPK Tak Tertunda

Kompas.com - 08/10/2021, 15:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas lolosnya 173.329 guru honorer dalam seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Politisi PKB ini pun mengingatkan, agar tidak terjadi penundaan atau delay dalam proses pengangkatan ratusan guru tersebut.

“Kami ingin proses pengangkatan setelah lulus 173.329 (guru honorer) yang lolos tahap pertama ini, tidak terjadi delay dalam proses administrasi pengangkatannya,” kata Huda dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Seleksi PPPK, Guru Honorer di Atas 50 Tahun Diberikan Afirmasi Tambahan Nilai

Huda berharap, kejadian penundaan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang pernah terjadi di masa lalu tidak terjadi di tahun 2021 ini.

Selain itu, Huda juga mendorong agar setiap kekurangan yang terjadi dalam proses seleksi pertama PPPK bisa dievaluasi.

Lebih lanjut, Huda mengapresiasi adanya penambahan afirmasi dalam seleksi pertama guru PPPK.

Sebab, menurutnya, sebelum ada penambahan afirmasi nilai diketahui hanya sekitar 90.000 guru honorer yang lolos PPPK.

Ia melanjutkan, setelah isu seleksi pertama PPPK menjadi polemik dan menimbulkan dinamika publik, pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga saat ini ada 173.329 peserta lolos.

Huda pun berharap hal ini menjadi bahan evaluasi dalam proses seleksi PPPK yang kedua dan ketiga.

“Dan untuk dijadikan momentum perbaikan bahwa semestinya tidak perlu ada dinamika dulu, kemudian baru ada afirmasi penyesuaian,” ujar dia.

Diketahui, sebanyak 173.329 guru honorer lolos seleksi pertama dan akan diangkat menjadi guru PPPK.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim juga menyampaikan, pemerintah menambahkan dua afirmasi tambahan nilai dalam proses seleksi pertama PPPK ini.

Hal ini diambil berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima Kemendikbud Ristek terkait proses seleksi guru PPPK.

Baca juga: Ada Guru Honorer TK Dibayar Rp 100.000 Per Bulan, Menteri Nadiem: Menyakitkan Hati Saya

Pertama, 100 persen afirmasi tambahan nilai diberikan di aspek kompetensi teknis dan afirmasi 10 persen di aspek manajerial sosiokultural kepada guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

Kedua, pemerintah memberikan afirmasi tambahan nilai sebesar 10 persen kepada semua peserta seleksi di aspek kompetensi teknis.

Sementara bagi peserta yang belum lolos di seleksi pertama guru PPPK masih bisa mengikuti seleksi guru PPPK tahap kedua dan ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com