Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Pengembangan UMKM untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

Kompas.com - 07/10/2021, 14:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di daerah harus didorong untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem.

Pengembangan UMKM, kata dia, merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

"Saya melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM merupakan salah satu upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Ma'ruf usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah bersama Gubernur dan 5 Bupati wilayah prioritas, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Perluas Pangsa Pasar, Pemkot Bekasi Permudah Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM

Menurut Ma'ruf, potensi UMKM di daerah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem bisa lebih dikembangkan lagi.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah yang wilayahnya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem agar dapat memanfaatkan potensi tersebut.

Pasalnya, ada beberapa produk UMKM yang bisa diekspor hingga ke mancanegara.

"Saya lihat di beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran (penanggulangan) kemiskinan, banyak produknya sudah bagus, bahkan diekspor ke Eropa, Rusia, Timur Tengah," kata dia.

Potensi itulah, ujar Ma'ruf yang ingin terus dikembangkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat diatasi secara menyeluruh.

Baca juga: Bukukan Transaksi Rp 167,4 Juta, Bazar UMKM Jakpreneur Lebihi Target

Karena itu, jika potensi ini terus dikembangkan, Wapres meyakini kondisi ini bisa menekan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah bahkan nasional.

Selain mengembangkan UMKM, pendekatan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah dengan memberikan perlindungan sosial melalui bantuan sosial atau bantuan tunai.

Di Jawa Tengah, terdapat 5 kabupaten yang dijadikan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com