Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Selidki Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin, Bukan Minta Warga Lapor ke Dewas

Kompas.com - 06/10/2021, 14:34 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pihak yang mengetahui adanya delapan orang yang bisa dikendalikan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk melapor ke Dewan Pengawas KPK dinilai mengada-ada.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, sudah kewajiban KPK untuk mencari tahu dugaan adanya orang dalam yang dikendalikan Azis.

"Ini kan fakta persidangan yang disampaikan saksi di bawah sumpah, dan itu perlu didalami. Yang wajib mendalami bukan masyarakat luas tapi KPK dan Dewas," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: KPK Minta Pihak yang Tahu Orang Dalam Azis Syamsuddin Lapor ke Dewas

Boyamin menegaskan, Dewas KPK bisa meminta agar KPK melakukan penyelidikan karena memiliki sejumlah fasilitas pendukung penyelidikan.

"Dewas punya organisasi, punya perangkat, dan bisa meminta KPK menelusuri itu dengan alat sadap, dan jejak digital untuk mencari delapan orang itu," tuturnya.

Dugaan adanya delapan orang di internal KPK yang bekerja sama dengan Azis diungkapkan oleh mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada.

Dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021) Yusmada menjawab pertanyaan jaksa, bahwa ia mendengar dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial bahwa Azis punya delapan orang di internal KPK yang bisa dikendalikannya.

Baca juga: Dewas Belum Pernah Terima Laporan Orang Dalam KPK yang Dikendalikan Azis Syamsuddin

Boyamin mengatakan, jika KPK ingin memperbaiki citranya dalam pemberantasan korupsi, penyelidikan internal perlu segera dilakukan.

"Kalau ingin baik KPK ke depan maka ini harus berusaha dicari tahu, entah hasilnya gagal atau berhasil. Bukan malah melempar ke pihak lain," kata dia.

“Jadi ini sesuatu yang mengada-ada permintaan untuk melapor ini," ucap Boyamin.

Sebelumnya, KPK telah menyatakan akan menelusuri informasi adanya "orang dalam" yang dikendalikan Azis Syamsuddin.

“Kami memastikan setiap fakta sidang tentu akan di kroscek ulang dengan keterangan saksi lain ataupun terdakwa,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Azis Syamsuddin Disebut Kendalikan 8 Orang Dalam, KPK Pastikan Akan Telusuri

Menurut Ali, keterangan para saksi yang hadir juga akan dikonfirmasi melalui berbagai barang bukti yang ada dalam berkas perkara para terdakwa di dalam kasus pengurusan perkara di KPK itu.

Sehingga, ujar dia, keterangan saksi tersebut masih akan terus didalami oleh tim Jaksa KPK dengan memanggil saksi-saksi lain yang relevan dengan pembuktian fakta-fakta tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com