Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Terbuka jika Keluarga MS Butuh Pendampingan Psikologi

Kompas.com - 05/10/2021, 17:10 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbuka jika keluarga terduga korban perundungan dan pelecehan seksual MS butuh pendampingan psikologi.

Namun, hingga saat ini, KPI belum mendapatkan permintaan dari MS ataupun keluarganya terkait fasilitas tersebut.

“Permintaan melalui surat kami belum terima, permintaan yang disampaikan secara lisan juga belum kami terima,” sebut Nuning saat ditemui di kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

“Tapi, kami sangat terbuka apabila keluarga terduga korban meminta perlindungan, baik psikologi maupun hukum,” sambung dia.

Baca juga: Kuasa Hukum MS Berharap KPI Beri Akses Pemulihan Psikis ke Keluarga Kliennya

Selain itu, Nuning juga menjamin bahwa KPI akan mengupayakan jika MS meminta fasilitas atau kebijakan terkait kenyamanannya dalam bekerja.

“Kami juga terbuka terkait kenyamanan kerja MS, dan itu bisa disampaikan,” ucapnya.

Saat ini, KPI menunggu permintaan itu disampaikan oleh MS ataupun keluarganya.

“Kami selalu sampaikan senyaman terduga korban, bisa didampingi ibunya atau pengacaranya untuk meminta perlindungan dan pendampingan pada kami,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum MS meminta akses pemulihan psikologis juga diberikan untuk ibu dan istri MS.

Anggota tim kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin, mengatakan bahwa ibu dan istri juga mengalami dampak mental atas perkara yang menimpa MS.

Baca juga: MS Sampaikan Penjelasan Terkait Kasus Pelecehan Seksual di KPI ke Komnas Perempuan

Diketahui MS merupakan pegawai KPI Pusat yang diduga mengalami tindakan perundungan dan pelecehan seksual.

Dalam keterangan tertulis yang tersebar di media sosial, MS mengaku mengalami perundungan sejak 2012.

Ia juga menyebut dilecehkan secara seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada tahun 2015.

Saat ini perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, kasus ini juga sedang diinvestigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com