Soal Risma Marah-marah, Wakil Ketua MPR: Mungkin Perlu Ikut Terapi Kesabaran

Kompas.com - 05/10/2021, 16:54 WIB
Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021) Dok Hunas Kementerian SosialMensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid menyarankan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti terapi kesabaran agar tidak mudah marah.

"Saya mendapatkan berita bahwa Bu Risma marah-marah kembali, ini kambuh terus, menurut saya mungkin Bu Risma perlu ikut terapi kesabaran," kata Jazilul dalam keterangan video, Selasa (5/10/2021).

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Risma semestinya bijaksana dalam bertindak dan menyampaikan ucapan.

Baca juga: Gaya Risma Marah-marah Dinilai Tak Cocok dengan Pemerintahan Jokowi

Jazilul mengingatkan, sebuah saran yang baik akan memunculkan hasil dan tanggapan negatif serta ketersinggungan apabila disampaikan dengan cara marah-marah.

"Menurut saya tidak elok kalau pejabat negara terus, hanya untuk memberikan nasihat saja, harus dengan nada nuding-nuding seperti orang semuanya bodoh, seperti orang itu tidak mampu," ujar Jazilul.

Bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terbaru, Risma marah dan menujuk salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.

Baca juga: Risma Marah-marah pada Pendamping PKH, Gubernur Gorontalo: Saya Prihatin


Merespons hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah. Namun, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).

Rusli menilai, apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Ia menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.

"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.