Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta Panglima TNI Usut Tuntas Kekerasan yang Libatkan Anggotanya

Kompas.com - 05/10/2021, 15:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengusut tuntas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang libatkan anggotanya.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 76 TNI.

Berdasarkan catatan Kontras dalam satu tahun terakhir, terjadi 54 kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI khususnya berkaitan dengan kekerasan harus diusut secara tuntas dan berkeadilan lewat mekanisme hukum yang akuntabel,” terang Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Kontras Ungkap Terjadi Penurunan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI

Rivan memaparkan, angka kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota TNI sebenarnya mengalami penurunan dibanding dengan periode 2019-2020.

Namun, masih adanya keterlibatan anggota TNI pada kasus-kasus kekerasan itu menunjukkan masih ada oknum yang bersifat arogan.

“Adanya kuasa yang sangat besar dimiliki oleh institusi TNI, sehingga anggotanya berlaku arogan terhadap masyarakat sipil, jurnalis bahkan aktivis,” ucap dia.

Dalam catatan Kontras, setahun belakangan kekerasan yang dilakukan anggota TNI di 20 provinsi di Indonesia telah menyebabkan setidaknya 17 orang tewas, 65 orang luka, 12 ditangkap, dan 4 orang mengalami intimidasi, dan pengrusakan benda fisik.

Rivan mengatakan, Papua dan Sumatera Utara menjadi dua provinsi dengan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM tertinggi yang melibatkan oknum TNI.

“Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan sebanyak 9 peristiwa dan disusul Sumatera Utara dengan 7 peristiwa,” kata dia.

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Khusus di Papua, Rivan yakin bahwa angka kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi masih bisa lebih banyak.

Sebab, selama ini informasi terkait kekerasan di Papua sangat terbatas.

“Perlu digarisbawahi bahwa fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua harus dianggap sebagai fenomena gunung es dikarenakan minimnya akses informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Papua,” ucap dia.

“Serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” kata Rivan.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, PDI-P Mencita-citakan TNI Kekuatan Pertahanan yang Sangat Kuat

Dalam peringatan HUT TNI ke 76 yang diperingati hari ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta agar prajuritnya meningkatkan profesionalitas.

Hadi meminta agar prajurit TNI terus menjaga konsolidasi dengan masyarakat untuk membangun Indonesia yang tangguh.

“Tingkatkan terus profesionalisme dan kemanunggalan dengan rakyat, bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” kata Hadi melalui keterangan tertulis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com